Ruangfakta.com, SAMARINDA – Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa, pengemudi ojek online, dan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (1/9/2025) mendapat respons positif dari para legislator. DPRD Kaltim menegaskan siap mengawal 11 tuntutan yang disuarakan massa.
Berbagai isu krusial juga diangkat, mulai dari penolakan RUU KUHAP, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), hingga RUU Masyarakat Adat yang selama ini dinilai jalan di tempat.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan komitmen lembaganya.
“Intinya kita sepakat dan setuju atas seluruh tuntutan aliansi Mahakam tadi. Baik itu terkait penghapusan tunjangan DPR, soal perampasan aset, dan isu lainnya. Kami berkomitmen untuk bersama-sama memperjuangkannya,” ujarnya.
Meski begitu, Husni mengingatkan bahwa sejumlah isu yang diangkat mahasiswa merupakan kewenangan nasional.
“Untuk itu kami bersepakat untuk mengawal bersama. Kalau ada isu lain, mari kita duduk bersama membicarakannya. Alhamdulillah, sampai saat ini aksi berlangsung damai, aman, dan terkendali. Kami himbau mahasiswa jangan sampai terprovokasi oleh pihak yang ingin menunggangi aksi ini,” tambahnya.
Ia menilai kekompakan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi harus dijadikan refleksi bagi wakil rakyat.
“Kami menyadari bahwa anggota DPR harus punya rasa empati. Jangan sampai muncul kesan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat. Kami harus introspeksi diri, berjuang untuk memenuhi amanat rakyat,” ungkapnya.
Terkait kebijakan nasional, Husni menyebut sikap mahasiswa sejalan dengan keresahan masyarakat.
“Keputusan presiden untuk menganulir kenaikan tunjangan sudah tepat, dan kami mendukung hal itu. Kita harus mengerti penderitaan masyarakat. Paling tidak, tunjangan itu bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi rakyat kecil,” pungkasnya.
