RUANGFAKTA.COM, TENGGARONG – Anggota DPRD Kukar Fatlon Nisa menyoroti rencana Pemerintah Pusat yang ingin menaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. “Kalau naik, pasti akan membebani masyarakat,” ucap Fatlon Nisa, kepada media ini saat ditemui di kantornya, baru-baru ini.
Kata dia, perekonomian masyarakat sedang lesu. Anggaran negara sedang mengalami efisiensi dan terasa hingga ke daerah. Jika rencana kenaikan tersebut dipaksakan, pasti akan memberatkan masyarakat.
Dia meminta kepada BPJS Kesehatan Kukar untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat agar peserta BPJS tidak kecewa. “Info yang beredar, BPJS kesehatan hanya melayani untuk penyakit tertentu saja, ada sebagian penyakit yang tidak ditanggung,” terangnya.
Rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan harus berimbang dengan kualitas layanan. DPRD Kukar menerima masukan dan keluhan masyarakat terkait layanan yang diterima. “Jika masih ada keluhan dari masyarakat, tolong disikapi dengan bijak oleh pihak BPJS,” ujarnya.
Dirinya menyambut baik program Kukar Idaman Terbaik dari Bupati Aulia Rahman Basri dan Wabup Rendi Solihin yang memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. “Program yang digagas Bupati dan Wabup Kukar, hanya tunjukan KTP di Puskesmas dan rumah sakit, masyarakat sudah bisa dilayani dengan baik,” ucap anggota Komisi IV DPRD Kukar ini.(dri)
