Ruangfakta.com. SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, menegaskan pentingnya peran pers sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi. Menurut dia, pers memiliki fungsi strategis sebagai penyeimbang sekaligus kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Pers itu pilar keempat dari trias politica, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pers menjadi penyeimbang, sosial kontrol, dan selalu bersama dalam situasi apa pun di negeri ini,” kata Agus saat berdialog dengan sejumlah wartawan di ruang Fraksi Partai Gerindra, Kamis, 16 April 2026.
Agus menyebut, Komisi I DPRD Kaltim yang membidangi komunikasi dan informasi merasa perlu memahami secara langsung dinamika yang dihadapi dunia pers, termasuk kondisi perusahaan media saat ini.
Ia mengusulkan agar ke depan diagendakan pertemuan resmi antara Komisi I dengan tokoh-tokoh pers serta perusahaan media. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.
“Perlu dijadwalkan pertemuan Komisi I dengan tokoh-tokoh pers dan perusahaan pers. Kita berdialog, dan jika ada kendala kita cari jalan keluar bersama,” ujarnya.
Dalam pertemuan nonformal tersebut, sejumlah wartawan menyampaikan kondisi perusahaan pers yang tengah mengalami tekanan, terutama akibat tidak adanya alokasi belanja media dalam APBD murni tahun 2026.
Menanggapi hal itu, Agus mengakui bahwa kondisi fiskal daerah pada tahun ini memang sedang mengalami tekanan. Hal tersebut dipicu oleh berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, yang berdampak pada pemangkasan anggaran di berbagai sektor.
“Kondisi anggaran 2026 memang bermasalah setelah adanya pengurangan transfer dari pusat. Hampir semua sektor terdampak, termasuk pertanian dan UMKM,” kata Sekretaris DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur itu.
Meski demikian, Agus menegaskan bahwa pihak legislatif tetap mendorong agar alokasi anggaran untuk media tetap tersedia. Menurut dia, keberadaan pers tetap penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Kami di legislatif cukup ngotot dalam rapat dengan eksekutif soal alokasi anggaran ini. Saya kira anggaran untuk media harus tetap ada,” ujarnya.
