Ruangfakta.com. SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengapresiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud bersama seluruh kepala daerah se-Kaltim, Senin (3/8/2026). Menurutnya, forum tersebut penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Andi Harun mengatakan rakor semacam ini sebaiknya digelar secara rutin setiap bulan dengan tema yang berbeda-beda, seperti pengelolaan keuangan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga pembangunan infrastruktur.
“Kalau bisa rakor dilakukan secara tematik setiap bulan. Sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi sangat penting agar persoalan yang dihadapi bisa diselesaikan bersama,” ucapnya.
Dalam rakor tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah realisasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kepada pemerintah kabupaten/kota. Menurut Andi Harun, sejumlah program fisik di lapangan sudah berjalan, namun pencairan bantuan keuangan belum terealisasi.
Ia mengaku khawatir keterlambatan pencairan bantuan keuangan akan berdampak terhadap kelancaran penyelesaian proyek-proyek pembangunan yang dibiayai melalui bantuan provinsi.
Selain itu, Andi Harun juga menyoroti realisasi penyaluran dana bagi hasil pajak. Ia menyebut terdapat perbedaan persentase penyaluran antar daerah dan Kota Samarinda menjadi daerah dengan realisasi paling rendah.
“Hari ini Samarinda baru menerima sekitar 35 persen realisasi bagi hasil pajak. Karena itu kami menyarankan agar tidak hanya perencanaannya yang diperhatikan, tetapi juga realisasi penyalurannya dilakukan secara cepat dan merata kepada seluruh kabupaten/kota,” katanya.
Menurutnya, percepatan transfer dana akan berdampak positif terhadap percepatan penyerapan anggaran daerah sekaligus memudahkan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang sedang berjalan.
Meski demikian, Andi Harun memaklumi karena rakor tersebut merupakan pertemuan perdana sehingga masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam penyusunan materi dan tindak lanjut hasil pembahasan.
Ia berharap setiap rakor menghasilkan keputusan konkret yang menjadi solusi atas persoalan bersama. Salah satunya dengan menyusun naskah akademik yang kuat sebagai dasar memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah pusat.
“Kalau hanya mengandalkan narasi politik biasanya kurang mendapat respons. Kecuali kita mampu menghadirkan potret memang bukan semata-mata hanya ingin APBD-nya besar, tapi manfaatnya bagi masyarakat. Dengan begitu perjuangan daerah akan lebih kuat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
