Ruangfakta.com. JAKARTA — Pembiayaan utang neto pemerintah mencapai Rp506 triliun hingga 31 Agustus 2026. Kementerian Keuangan menyatakan realisasi tersebut masih berada dalam jalur yang sesuai dengan rencana pembiayaan APBN 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara dikutip dari website kemenkeu.go.id mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan pembiayaan utang, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika pasar keuangan.
“Ini on track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Menurut dia, kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia masih relatif solid. Stabilitas tersebut, antara lain, didukung koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia dalam menjaga kondisi pasar keuangan.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah adalah selisih tingkat imbal hasil atau yield spread SBN Indonesia terhadap US Treasury. Hingga Agustus, spread Indonesia berada di sekitar 217 basis poin.
Angka tersebut, menurut Suahasil, masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti Filipina, Brasil, dan India.
“Kita bandingkan Indonesia dengan negara lain. Indonesia relatif oke. Kita ada spread 217 basis poin. Itu tetap membuat bisa mengundang pelaku pemodal asing untuk membeli SBN kita,” katanya.
Minat investor terhadap surat utang pemerintah juga terlihat dalam lelang di pasar perdana. Rata-rata rasio penawaran terhadap jumlah surat utang yang dilelang atau bid to cover ratio untuk Surat Utang Negara (SUN) mencapai 1,88 kali.
Sementara itu, pada lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), rata-rata bid to cover ratio mencapai 2,53 kali.
Pembiayaan investasi
Di luar pembiayaan utang, pemerintah juga menjalankan pembiayaan investasi melalui skema below the line dalam APBN. Hingga 31 Agustus 2026, realisasinya mencapai Rp62,6 triliun.
Pembiayaan tersebut diarahkan untuk sejumlah sektor, antara lain pangan, pertanian, perumahan, pendidikan, dan infrastruktur. Dana disalurkan melalui sejumlah lembaga dan badan pemerintah, termasuk Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Suahasil mengatakan pembiayaan investasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.
“Ini adalah semua digunakan untuk investasi. Untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membuat supaya cadangan beras itu cukup,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut dia, juga perlu mengantisipasi siklus kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang. Karena itu, dukungan terhadap sektor pangan menjadi salah satu bagian dari pembiayaan investasi pemerintah.
Untuk sektor perumahan, realisasi pembiayaan dari APBN mencapai sekitar Rp11 triliun. Melalui program FLPP, pemerintah telah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 139.000 unit rumah dengan nilai Rp17,4 triliun yang tersebar di 35 provinsi.
Di bidang pendidikan, pemerintah menambah dana abadi LPDP sebesar Rp15 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan program beasiswa.
Hingga saat ini, LPDP telah mendanai 20.792 penerima beasiswa. Jika digabungkan dengan penerima manfaat melalui program kolaborasi, jumlahnya telah melampaui 37.000 orang.
Sementara itu, pembiayaan kepada Bulog diarahkan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga ketersediaan beras, membantu stabilisasi harga, sekaligus mendukung kesejahteraan petani.
Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan kepada LMAN untuk pengadaan dan pengelolaan lahan bagi pembangunan proyek-proyek strategis. Dukungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanahan dalam pelaksanaan berbagai proyek pemerintah.
