Ruangfakta.com. TENGGARONG – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menyebut pertumbuhan penduduk di daerah itu masih dalam kondisi terkendali. Salah satu indikatornya adalah tingginya partisipasi pasangan usia subur dalam program keluarga berencana (KB).
Kepala DP2KB Kutai Kartanegara Maman Setiawan mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA), jumlah pasangan usia subur di Kukar mencapai 118.285 pasangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 89.848 pasangan tercatat aktif mengikuti program KB.
“Pengendalian penduduk di angka 10 persen, dengan tingkat terkendali,” kata Maman, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Maman, tingkat partisipasi KB di Kukar mencapai sekitar 76 persen. Angka tersebut berada di atas target nasional sebesar 61 persen dan capaian rata-rata Kalimantan Timur yang mencapai 73,5 persen.
Terdapat sejumlah metode kontrasepsi yang digunakan pasangan usia subur di Kukar. Metode suntik menjadi pilihan terbanyak dengan proporsi 48 persen, disusul pil 25,4 persen, IUD atau spiral 10 persen, implan 8 persen, dan kondom 4,3 persen.
Adapun metode tubektomi digunakan oleh 3,7 persen pasangan, sedangkan vasektomi sekitar 0,1 persen.
Maman mengatakan, tingkat partisipasi KB juga berbeda antarwilayah. Beberapa kecamatan mencatat tingkat partisipasi relatif tinggi, antara lain Kembang Janggut sebesar 82 persen, Sebulu 80,5 persen, Kenohan 79,8 persen, Loa Kulu 78,8 persen, dan Muara Kaman 78,8 persen.
Meski demikian, menurut Maman, keinginan memiliki lebih dari dua anak masih cukup tinggi di sejumlah wilayah hulu Kukar. Pemerintah, kata dia, tidak melarang keluarga memiliki lebih dari dua anak, tetapi mendorong masyarakat untuk merencanakan jumlah anak sesuai dengan kemampuan keluarga.
“Merencanakan masa depan salah satunya dengan merencanakan keluarga dan pendidikan keluarga yang lebih baik,” ujarnya.
Di sisi lain, persediaan alat kontrasepsi di gudang DP2KB Kukar telah habis memasuki awal Oktober 2026. Maman mengatakan, alat kontrasepsi yang tersedia sebelumnya telah didistribusikan ke 32 puskesmas di seluruh Kukar.
Ia memperkirakan sejumlah puskesmas juga mulai mengalami kekurangan persediaan alat kontrasepsi. Namun, DP2KB Kukar tidak dapat melakukan pengadaan secara langsung karena kewenangan pengadaan berada di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
“Untuk kebutuhan alat KB tahun depan, kami akan mengusulkan kembali ke DP2KB Kaltim,” kata Maman.
Ia berharap pengadaan dan distribusi alat kontrasepsi dapat kembali memenuhi kebutuhan pelayanan KB masyarakat di Kukar. (Red/Adv)
