Ruangfakta.com, TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya mendorong penyelesaian persoalan lahan ulayat masyarakat hukum adat Kedang Ipil dengan PT Puncak Panglima Perkasa.
Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi yang difasilitasi Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani bersama masyarakat adat dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Ahmad Yani mengatakan, pertemuan tersebut digelar di sela-sela agenda akhir masa reses. Ia menyebut persoalan lahan adat menjadi hal mendesak untuk ditindaklanjuti karena berkaitan dengan hak masyarakat atas wilayah ulayat.
Menurutnya, penyelesaian persoalan ini perlu mengedepankan kepentingan masyarakat adat sekaligus memberikan ruang bagi perusahaan untuk menjalankan investasi.
Ia berharap lahan ulayat yang selama ini menjadi persoalan dapat dimanfaatkan melalui pola kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bagaimana asas kemanfaatan dari penggunaan lahan hukum adat itu bisa menyejahterakan masyarakat hukum adat, kemudian perusahaan juga bisa berinvestasi,” ujar Ahmad Yani usai pertemuan Rabu (11/11/2026).
Ia mendorong agar masyarakat adat dan perusahaan membangun kesepakatan bersama. Bahkan, kerja sama tersebut dapat dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Ahmad Yani juga menyinggung pengakuan hukum adat Sumping Layang di Kedang Ipil oleh Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, pengakuan tersebut harus menjadi perhatian dalam upaya menjaga keberadaan dan hak masyarakat hukum adat.
Dalam audiensi itu, DPRD Kukar menawarkan dua opsi penyelesaian. Untuk lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), masyarakat adat diarahkan agar dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan perkebunan setempat.
Sementara untuk wilayah yang masuk kawasan hutan, diharapkan ada kolaborasi untuk mendorong terbentuknya hutan adat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi ada dua opsi yang kira-kira nanti kita tawarkan. Yang pertama, lahannya APL supaya masyarakatnya bisa berkoordinasi, bekerja sama dengan perusahaan setempat. Kalau terkait kawasan hutan, mudah-mudahan hukum adat bisa berkolaborasi menjadikan nanti hutan adat,” tutupnya.(Red/Adv)
