Ruangfakta.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, berupaya memperkuat pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas aksesibilitas, meningkatkan pelayanan dasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kukar Sunggono mengatakan, keterhubungan infrastruktur antarwilayah memiliki peran penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Kondisi jalan yang memadai akan memudahkan mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta akses terhadap berbagai layanan publik.
“Kalau satu wilayah dengan wilayah yang lain sudah terhubung, perekonomian masyarakat bisa bergeliat,” ujar Sunggono, Rabu (11/11).
Menurut dia, pembangunan kawasan perbatasan memiliki tantangan tersendiri karena sebagian wilayah yang membutuhkan penanganan juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah lain. Karena itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas wilayah agar pembangunan dapat berjalan secara terintegrasi.
Pemkab Kukar, lanjut Sunggono, akan memprioritaskan penguatan konektivitas di kawasan perbatasan dengan Kutim. Upaya tersebut tidak hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah, tetapi juga membuka peluang keterlibatan pihak swasta, khususnya perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.
Salah satu bentuk kolaborasi telah dilakukan dalam penanganan infrastruktur di kawasan perbatasan Muara Kaman dengan Kutim. Pelibatan perusahaan diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sunggono mengakui, kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah kawasan perbatasan. Keterbatasan akses tersebut dapat memengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi warga, bahkan menimbulkan kesenjangan pelayanan dibandingkan wilayah lain.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab Kukar berencana menyusun perencanaan pembangunan bersama Pemkab Kutim. Sinergi kedua pemerintah daerah diperlukan agar program pembangunan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi sesuai kebutuhan kawasan.
Selain pemerintah daerah, kerja sama dengan pihak swasta dan pengelola kawasan juga terus didorong. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya berlangsung lebih efektif dan efisien.
“Jika saling melengkapi, apa yang kita rencanakan akan lebih cepat terwujud. Akan terasa berat jika dilakukan sendiri, karena yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat di kedua wilayah,” kata Sunggono.
Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi tersebut, Pemkab Kukar berharap pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan tidak hanya memperbaiki kondisi jalan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Red/Adv)
