Ruangfakta.com, TENGGARONG – Pemahaman masyarakat terhadap aturan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Masih adanya kesalahpahaman mengenai substansi regulasi tersebut mendorong perlunya sosialisasi lebih luas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan digelarnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan menyasar kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) itu berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Sunggono menjelaskan, rencana sosialisasi bermula dari diskusi bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan masih terdapat sejumlah pemahaman yang keliru di tengah masyarakat terkait esensi dan substansi undang-undang tersebut.
“Saat itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait esensi dari undang-undang ini. Oleh karena itu, beliau merasa perlu untuk melaksanakan sosialisasi kembali, khususnya menyasar kalangan ASN,” ujarnya.
Menurut Sunggono, ASN menjadi salah satu kelompok yang dinilai strategis untuk menerima penjelasan regulasi.
Jumlah pegawai yang cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah Kukar diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
Ia berharap peserta sosialisasi dapat memahami ketentuan dalam undang-undang tersebut secara utuh, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan penafsiran berbeda.
“Harapannya, melalui pemahaman yang utuh dari teman-teman ASN, nantinya mereka dapat memberikan gambaran serta penjelasan yang lebih sederhana kepada masyarakat mengenai substansi dan esensi sebenarnya dari undang-undang tersebut,” ucapnya.
Sunggono juga meminta peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menggali informasi langsung dari pihak Kementerian Haji dan Umrah. Terutama mengenai berbagai ketentuan dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah yang belum dipahami.
Selain membahas regulasi, Sunggono turut menyampaikan harapan agar ASN Muslim di lingkungan Pemkab Kukar memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.(Red/Adv)
