Ruangfakta.com, TENGGARONG – Pengembangan akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dirancang melalui pola kolaborasi pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Dalam skema tersebut, perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan pembangunan dilibatkan untuk mendukung pekerjaan fisik jalan. Sementara pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyusunan perencanaan teknis serta pengawasan pelaksanaannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan terdapat sekitar lima perusahaan perkebunan sawit yang dilibatkan dalam pembangunan akses tersebut.
Menurutnya, pola kerja sama ini memungkinkan pekerjaan fisik jalan dilaksanakan tanpa mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah tetap menjalankan fungsi pengendalian melalui perangkat daerah terkait.
“Untuk pekerjaan fisiknya melibatkan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di kawasan itu. Jumlahnya kurang lebih lima perusahaan. Setelah pembangunan dilaksanakan, Dinas PU tetap melakukan pengawasan agar hasilnya sesuai dengan perencanaan,” kata Sunggono saat ditemui di Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, keterlibatan perusahaan tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan. Dinas Pekerjaan Umum (PU) tetap menyiapkan konsep pembangunan, termasuk dokumen kajian kelayakan atau Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED).
Selain aspek teknis, pemerintah juga memperhitungkan status kawasan yang akan dilintasi jalan. Sebab, sebagian jalur berada di kawasan hutan yang memiliki kewenangan pengelolaan tersendiri.
Karena itu, koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) turut menjadi bagian dari tahapan persiapan. Langkah ini diperlukan agar rencana pembangunan memperhatikan ketentuan pengelolaan kawasan.
“Perencanaan tidak bisa dilakukan hanya dari sisi teknis jalan. Kami juga harus berkoordinasi dengan KPHP karena ada beberapa bagian jalur yang masuk kawasan hutan dan berada dalam kewenangan pengelolaan mereka,” terangnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga tengah mendorong agar akses yang telah dibangun di wilayahnya dapat tersambung hingga Kabupaten Kutim. Jalur tersebut menjadi bagian dari rencana peningkatan konektivitas antara dua daerah bertetangga.
Sunggono menyebutkan, pembangunan di sisi Kukar telah mencakup kawasan Menamang Kanan dan Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman. Total panjang pekerjaan yang telah dilaksanakan mencapai sekitar 129 kilometer.
Pekerjaan tersebut terdiri atas pembukaan badan jalan dan peningkatan kualitas ruas yang sebelumnya sudah tersedia. Dari total panjang itu, sekitar 50 kilometer merupakan peningkatan kualitas jalan.
Kelanjutan jalur menuju wilayah Kutim menjadi pembahasan dalam kunjungan kerja Sunggono ke kabupaten tersebut pada Kamis (5/11/2026). Dalam agenda yang mewakili Bupati Kukar itu, ia bertemu Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi.
Pertemuan tersebut membahas peluang penyambungan akses jalan, khususnya pada segmen Desa Senambah hingga kawasan perbatasan Kukar-Kutim.
Sunggono mengatakan, pembicaraan dengan pemerintah Kutim mendapat respons positif. Mahyunadi bahkan telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mulai mempersiapkan kebutuhan perencanaan pembangunan.
Persiapan itu mencakup penyusunan DED dan FS sebagai dasar pengembangan ruas jalan di wilayah Kutim yang direncanakan mulai dipersiapkan untuk tahun mendatang.
“Kami mengapresiasi tanggapan Wakil Bupati Kutai Timur. Beliau langsung mengarahkan OPD terkait agar mempersiapkan dokumen perencanaan, sehingga pembangunan pada segmen yang menjadi bagian Kutim bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Melalui pembagian peran tersebut, Pemkab Kukar berharap pembangunan jalan di kedua wilayah dapat berjalan berkesinambungan. Dukungan perusahaan untuk pekerjaan fisik dan keterlibatan pemerintah dalam perencanaan serta pengawasan diharapkan dapat menunjang terwujudnya akses penghubung antarkabupaten.(Red/Adv)
