Ruangfakta.com, TENGGARONG – Aktivitas kapal tongkang atau ponton yang melintasi perairan Desa Batuq, Kecamatan Muara Muntai, menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Tingginya lalu lintas kapal tanpa pelayanan pemanduan dinilai berpotensi menimbulkan risiko bagi keselamatan pelayaran maupun masyarakat di sekitar sungai.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani meminta rencana penerapan pemanduan luar biasa di kawasan tersebut segera ditindaklanjuti. Menurutnya, skema tersebut telah menjadi salah satu solusi yang dibahas bersama pihak terkait.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai keselamatan pelayanan serta rencana pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di perairan Desa Batuq, yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026).
Ahmad Yani menjelaskan, pembahasan tersebut bertujuan mempertemukan kepentingan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), badan usaha pelabuhan, serta masyarakat setempat.
Ia menyebut, pelayanan pemanduan luar biasa berbeda dengan kewajiban pemanduan yang telah memiliki titik-titik tertentu di sepanjang Sungai Mahakam.
“Jadi sebenarnya solusinya sudah ada, bahwa memang di situ akan dijadikan pandu luar biasa. Beda dengan wajib pandu yang lain, yang ada titik-titiknya sepanjang Sungai Mahakam,” ujarnya.
Dalam pembahasan itu, KSOP disebut telah mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan dengan melibatkan badan usaha pelabuhan terdekat, yakni PT Anugrah Talisa Linoe. Perusahaan tersebut direncanakan menjadi pelaksana pelayanan pemanduan kapal di perairan Desa Batuq.
Namun, realisasi rencana tersebut masih menunggu petunjuk dari Kementerian Perhubungan terkait sejumlah persyaratan dan mekanisme kerja sama.
Ahmad Yani berharap proses administrasi dan koordinasi tersebut segera rampung agar pelayanan pemanduan bisa diterapkan.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut kelancaran aktivitas pelayaran, tetapi juga keselamatan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai.
Ia menyebut puluhan bahkan ratusan ponton hilir mudik melewati perairan Desa Batuq. Sementara itu, belum tersedia pelayanan pemanduan khusus di kawasan tersebut.
Selain risiko keselamatan pelayaran, aktivitas kapal juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan abrasi sungai dan dampaknya terhadap kehidupan nelayan setempat.
“Kalau tidak, dampaknya sangat besar dan pasti yang akan menjadi korban adalah masyarakat kita di sana. Kerawanannya terhadap keselamatan pelayaran, termasuk juga karena sering terjadi abrasi sungai dan kemudian kemaslahatan para nelayan kita di sana,” ungkapnya.
Ahmad Yani berharap penerapan pemanduan luar biasa dapat menjadi langkah untuk melindungi kepentingan masyarakat sekaligus memberikan kepastian pelayanan pelayaran di kawasan tersebut.
“Saya rasa dengan adanya pandu luar biasa ini, semuanya akan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutupnya.(Red/Adv)
