Ruangfakta.com, TENGGARONG – Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong percepatan pembayaran insentif bagi guru non-ASN yang hingga kini belum terealisasi. Penyelesaian administrasi menjadi perhatian utama agar hak para tenaga pendidik tersebut dapat segera dibayarkan.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar serta perwakilan guru non-ASN dan guru agama, Kamis (12/11/2026), Komisi IV menargetkan pembayaran insentif dapat direalisasikan pekan depan.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan pihaknya menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan para guru terkait keterlambatan pembayaran insentif. Keluhan tersebut diterima baik secara langsung maupun melalui komunikasi dengan anggota dewan.
Dari hasil pembahasan, diketahui anggaran pembayaran sebenarnya telah tersedia. Bahkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar telah menyatakan kesiapannya untuk memproses pencairan.
Surat Keputusan (SK) dari Disdikbud Kukar juga telah diterbitkan pada 2 November 2026. Namun, masih terdapat pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan, khususnya untuk guru non-ASN jenjang SMP.
Sementara itu, proses administrasi untuk guru jenjang PAUD dan SD telah dinyatakan rampung.
Andi Faisal menjelaskan, Komisi IV sempat menawarkan agar pembayaran bagi guru PAUD dan SD dapat dilakukan lebih dahulu. Namun, perwakilan guru mengharapkan pencairan dilakukan secara bersamaan.
Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Komisi IV meminta Disdikbud mempercepat penyelesaian administrasi jenjang SMP sehingga seluruh pembayaran dapat diproses dalam waktu yang sama.
“Pembayaran insentif guru-guru non-ASN kemungkinan dilakukan minggu depan. Itu pun dengan catatan proses administrasi dari teman-teman SMP sudah tuntas,” tegas Andi Faisal.
Ia menambahkan, insentif yang sedang diproses mencakup pembayaran periode Juli hingga September 2026. Setelah tahap tersebut terealisasi, pihaknya juga mendorong agar pembayaran untuk periode Oktober dan November segera menyusul.
Komisi IV turut meminta Disdikbud tidak kembali membiarkan persoalan administrasi berlarut-larut. Andi Faisal menegaskan pihaknya akan mengambil langkah lanjutan apabila hingga pekan depan masih terdapat persyaratan yang belum diselesaikan.
“Pokoknya, kalau minggu depan masih ada yang belum tuntas, kita akan mengambil langkah agar proses pembayaran tetap bisa berjalan,” ujarnya.
Melalui pengawasan tersebut, Komisi IV berharap pembayaran insentif tenaga pendidik dapat berjalan sesuai target. DPRD Kukar juga mendorong koordinasi antara Disdikbud dan BPKAD terus diperkuat agar persoalan keterlambatan serupa tidak kembali berulang.(Red/Adv)
