Ruangfakta.com, TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang kepelabuhanan sebagai upaya menata aktivitas pelabuhan sekaligus membuka peluang keterlibatan perusahaan daerah dalam kegiatan tersebut.
Usulan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait yang membahas keselamatan pelayaran dan rencana pelayanan pemanduan atau penundaan kapal di perairan Desa Batuq, Kecamatan Muara Muntai, Kamis (12/11/2026).
Eko mengusulkan agar aktivitas kepelabuhanan yang berlangsung di wilayah Kukar dapat diatur melalui regulasi daerah.
Salah satu poin yang didorong ialah kerja sama dengan perusahaan daerah sehingga kegiatan tersebut juga berpeluang memberikan kontribusi bagi daerah.
“Kami juga mendorong terbentuknya Perda agar kegiatan kepelabuhanan yang dilakukan di wilayah Kutai Kartanegara dapat bekerja sama dengan perusahaan daerah,” tegasnya.
Selain pembentukan regulasi, Eko menilai penataan aktivitas pelayaran di perairan Desa Batuq perlu didukung kepastian wilayah pemanduan.
Untuk itu, ketersediaan koordinat dan peta laut dinilai penting sebagai acuan pelaksanaan pemanduan kapal di luar batas wilayah pandu atau pandu luar biasa.
“Tadi juga didorong adanya koordinat atau peta laut untuk kegiatan pandu luar biasa di Desa Batuq. Hal ini penting agar pelaksanaan kegiatan pemanduan kapal memiliki acuan yang jelas dan memperhatikan keselamatan pelayaran,” ujar Eko.
RDP tersebut dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan turut dihadiri perwakilan masyarakat Desa Batuq serta perusahaan terkait.
Melalui pembahasan itu, DPRD Kukar berharap penataan kegiatan kepelabuhanan dapat berjalan seiring dengan upaya meningkatkan keselamatan pelayaran, memperjelas wilayah pemanduan, serta memperkuat kontribusi kegiatan ekonomi terhadap daerah. (Red/Adv)
