Ruangfakta.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengevaluasi data sekitar 600 penerima bantuan permakanan untuk memastikan program perlindungan sosial tetap menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Pembaruan data dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi dan kesejahteraan penerima.

Program ini menyasar kelompok rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan anak telantar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menjelaskan, bantuan permakanan diberikan setiap dua hingga tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu untuk setiap penerima.

Menurutnya, data penerima tidak dapat digunakan secara terus-menerus tanpa evaluasi. Pemerintah perlu memastikan warga yang terdaftar masih memenuhi kriteria untuk memperoleh bantuan.

“Data penerima tidak bisa dibiarkan tetap tanpa pembaruan. Kami harus memastikan kondisi masyarakat yang mendapatkan bantuan masih sesuai dengan kriteria. Jika ada perubahan keadaan ekonomi, tentu perlu dilakukan penyesuaian,” ujar Sunggono, Jumat (13/11/2026).

Ia mengatakan, pengecekan dilakukan setiap tiga bulan untuk mengetahui perkembangan kondisi penerima. Jika hasil evaluasi menunjukkan kesejahteraan warga telah meningkat dan tidak lagi memenuhi persyaratan, pemerintah dapat menyesuaikan daftar penerima.

Dalam menentukan kelayakan, Pemkab Kukar menggunakan kelompok desil 1 hingga desil 4 sebagai salah satu acuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sunggono menyebutkan, penyaluran bantuan untuk triwulan IV dijadwalkan setelah 10 November. Sebelum distribusi dilakukan, pemerintah terlebih dahulu memeriksa kembali data dan kelayakan warga yang tercatat sebagai penerima.

Apabila ditemukan penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria, alokasi bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang masih membutuhkan dan memenuhi persyaratan.

Menurutnya, pembaruan data bukan sekadar proses administrasi, melainkan bagian dari upaya memastikan anggaran perlindungan sosial digunakan secara tepat sasaran.

“Prinsipnya, bantuan harus benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Ketika ditemukan penerima yang kondisi ekonominya sudah membaik, alokasi bantuan bisa diberikan kepada masyarakat lain yang masih memenuhi kriteria,” tutupnya. (Red/Adv)