Ruangfakta.com, TENGGARONG – Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan untuk memastikan pelaksanaan program serta penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan dilakukan melalui pembinaan rutin yang dibagi berdasarkan wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu (Irban). Dengan pembagian tersebut, setiap OPD dan kecamatan memiliki pendampingan sesuai cakupan tanggung jawab masing-masing.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan pembinaan merupakan bagian dari tugas Inspektorat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Di kami ada Irban yang masing-masing membawa wilayah kerja. Ada Irban I dan seterusnya, dengan cakupan beberapa OPD serta kecamatan. Jadi, semuanya sudah masuk dalam pembinaan dan kegiatan itu tetap dilakukan setiap tahun,” ujar Taufik, Sabtu (14/11/2026).
Selain pembinaan terjadwal, Inspektorat juga melayani permintaan pendampingan dan review dari OPD terhadap kegiatan tertentu. Permintaan tersebut ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Inspektorat juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan. Setiap laporan yang masuk akan ditanggapi dan difasilitasi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga tersebut.
“Review rutin, termasuk permintaan dari teman-teman OPD, tetap kami respons. Begitu juga dengan aduan masyarakat, tetap kami tanggapi dan fasilitasi. Ini memang bagian dari kewajiban Inspektorat Kukar,” tuturnya.
Memasuki akhir 2026, pengawasan juga diarahkan pada penyelesaian kegiatan pemerintah daerah, terutama pekerjaan proyek yang telah dilaksanakan. Inspektorat melakukan pemeriksaan atau review untuk memastikan pekerjaan memenuhi ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perhatian turut diberikan terhadap pekerjaan yang telah selesai, tetapi belum dilakukan pembayaran. Kondisi tersebut perlu ditelaah karena dapat berkaitan dengan kewajiban pembayaran atau utang pemerintah daerah.
Melalui pemeriksaan tersebut, Inspektorat dapat menilai kelengkapan persyaratan dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan sebelum proses penyelesaian lebih lanjut dilakukan.
Taufik menegaskan, pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan diperlukan agar OPD dan kecamatan semakin tertib dalam menjalankan program maupun mengelola anggaran. (Red/Adv)
