Ruangfakta.com. TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan pasar tradisional dan semi modern di daerah. Salah satu prioritas saat ini adalah penataan Pasar Tangga Arung Square (TAS) di Tenggarong yang masih menghadapi tantangan berupa rendahnya aktivitas jual beli.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kutai Kartanegara Burhanuddin mengatakan, penataan dan pengembangan Pasar Tangga Arung Square menjadi fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan aktivitas perdagangan sekaligus mengoptimalkan fungsi pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat.
Menurut dia, aktivitas perdagangan di pasar tersebut masih relatif sepi. Kondisi itu tidak terlepas dari perlambatan ekonomi yang berdampak terhadap daya beli masyarakat, termasuk berkurangnya aktivitas sejumlah sektor usaha yang selama ini menjadi penopang perekonomian Kutai Kartanegara.
“Pasar Tangga Arung Square akan menjadi salah satu fokus yang kami kembangkan. Saat ini, geliat jual beli di sana masih terbilang sepi,” ujar Burhanuddin, Senin (28/9/2026).
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah berkurangnya aktivitas pembangunan infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu turut menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja dan perputaran uang.
Belum optimalnya penyaluran transfer dari pemerintah pusat ke daerah juga berpengaruh terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan. Padahal, aktivitas proyek infrastruktur dapat memberikan penghasilan bagi pekerja yang kemudian dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Jika pekerjaan proyek infrastruktur berjalan lancar, pekerja bisa mendapatkan upah harian atau mingguan. Ketika menerima upah, mereka memiliki kemampuan untuk berbelanja di pasar dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” kata Burhanuddin.
Selain aktivitas pembangunan, sektor pertanian juga mengalami tekanan akibat kemarau panjang yang berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan petani. Sejumlah komoditas pertanian mengalami gagal panen sehingga mengurangi penghasilan masyarakat di sektor tersebut.
Padahal, sektor pertanian merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara. Ketika hasil panen melimpah, pendapatan petani meningkat dan turut mendorong konsumsi rumah tangga, termasuk aktivitas perdagangan di pasar.
“Kalau hasil panennya banyak, pendapatan yang diperoleh petani juga berlimpah. Namun, kondisi kemarau panjang saat ini turut memengaruhi hasil pertanian,” ujarnya.
Faktor lainnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi pada karyawan perusahaan pertambangan dan perkebunan. Kedua sektor tersebut selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Kutai Kartanegara.
Berkurangnya pendapatan akibat PHK membuat masyarakat harus lebih selektif dalam membelanjakan uang. Pengeluaran rumah tangga cenderung diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan pembelian barang nonpokok ditunda.
“Dengan kondisi ekonomi yang melambat, masyarakat tentu lebih mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk kebutuhan nonpokok, mereka akan mempertimbangkannya terlebih dahulu,” tutur Burhanuddin.
Revitalisasi Pasar Menunggu Ketersediaan Anggaran
Di tengah upaya mengoptimalkan pengelolaan Pasar Tangga Arung Square, Disperindag Kutai Kartanegara juga memiliki rencana revitalisasi sejumlah pasar di tingkat kecamatan. Rencana tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan sekaligus mendukung kenyamanan pedagang dan masyarakat.
Beberapa pasar yang masuk dalam rencana revitalisasi berada di Kecamatan Loa Kulu, Muara Badak, dan Samboja. Namun, pelaksanaan program tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Burhanuddin mengatakan, rencana revitalisasi tetap menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas fasilitas perdagangan. Meski demikian, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Rencana revitalisasi pasar di sejumlah kecamatan memang ada, tetapi anggarannya belum tersedia,” ujarnya. (Red/ADV06)
