Ruangfakta.com. TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menyiapkan pengoperasian sekitar 17 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung program nasional tersebut sekaligus menyinergikannya dengan program peningkatan gizi yang telah berjalan di Kukar.
“Kita tetap mendukung program nasional MBG. Program tersebut juga bisa disinergikan dengan program Pemkab,” kata Sunggono, Kamis (15/10/2026).
Sunggono yang juga bertugas sebagai Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kukar menyampaikan hal itu setelah Pemkab Kukar menerima kunjungan Direktur Manajemen Risiko BGN Pusat, Rufrianto Maulana Yusuf, untuk berkoordinasi terkait pengoperasian dapur SPPG.
Menurut Sunggono, salah satu dapur SPPG yang telah mulai beroperasi berada di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana. Sementara itu, pengoperasian dapur di sejumlah wilayah lainnya akan dilakukan secara bertahap, termasuk di Kecamatan Tabang, Kenohan, Muara Muntai, dan Loa Janan.
Dia memperkirakan sekitar 17 dapur SPPG akan diaktifkan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat di wilayah 3T.
Sunggono menjelaskan, pembangunan dapur SPPG di Kukar pada dasarnya telah selesai. Namun, tidak seluruh dapur dapat langsung beroperasi karena adanya kebijakan moratorium pembukaan SPPG.
“Pembangunan dapur SPPG di Kukar sudah selesai semua, tetapi yang bisa diaktifkan hanya 20 lebih saja. Karena ada kebijakan moratorium pembukaan SPPG, sehingga ada yang belum bisa diaktifkan,” jelasnya.
Meski demikian, berdasarkan arahan Kepala BGN, dapur yang belum beroperasi berpeluang diaktifkan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Persyaratan tersebut meliputi verifikasi kelayakan dapur dan pendaftaran melalui portal BGN. Evaluasi juga akan dilakukan secara rutin untuk memastikan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan.
“Yang disyaratkan BGN, verifikasi kelayakan membuka dapur dan sudah terdaftar di portal BGN jika ingin diaktifkan dapurnya,” ujarnya.
Pengawasan Diperketat untuk Cegah Keracunan
Selain memastikan kesiapan dapur, Pemkab Kukar menekankan pentingnya pengawasan terhadap makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada penerima manfaat program MBG.
Sunggono mengatakan, pengawasan perlu dilakukan secara ketat untuk mengantisipasi risiko keracunan makanan, terutama karena program tersebut melibatkan distribusi makanan dalam jumlah besar.
Pengawasan akan melibatkan Dinas Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Menurutnya, pelaksanaan program MBG diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk mendukung upaya menekan angka stunting pada anak.
“Peran MBG demi menekan angka anak stunting. Ini yang diharapkan dari berjalannya program nasional tersebut,” ungkap Sunggono.
Pemkab Kukar Jalankan Program Pemberian Makanan Bergizi
Di luar program MBG, Pemkab Kukar juga telah menjalankan program pemberian makanan bergizi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti lanjut usia (lansia), ibu hamil, dan balita.
Program tersebut masih berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dan menyiapkan SDM Kukar yang berkualitas.
“Program pemberian makanan bergizi bagi lansia, balita, dan ibu hamil masih berjalan di daerah kita,” pungkasnya. (Red/ADV)
