Ruangfakta.com. SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memusnahkan barang bukti hasil penindakan pelanggaran peraturan daerah (Perda) di lapangan parkir Balai Kota Samarinda. Sebanyak 4.741 botol minuman beralkohol berbagai merek menjadi barang bukti paling dominan dalam pemusnahan tersebut. Selain itu, terdapat puluhan jenis barang lainnya, mulai dari perlengkapan badut, alat yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, hingga perlengkapan pedagang kaki lima (PKL).
Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengatakan pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penegakan Perda terhadap barang bukti yang telah berkekuatan hukum.
“Pemusnahan barang bukti ini sebagai tindak lanjut dari penegakan Perda. Jadi, semua yang sudah berkekuatan hukum kita selesaikan,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Neneng berharap masyarakat turut berpartisipasi dengan menjalankan aktivitas maupun usaha sesuai ketentuan Perda yang berlaku. Ia juga meminta warga tidak ragu menghubungi pemerintah kota apabila membutuhkan informasi mengenai aturan tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatian, kata dia, adalah aktivitas perdagangan. Pemkot Samarinda telah menyediakan sejumlah lokasi atau titik berjualan yang dapat dimanfaatkan masyarakat agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum.
“Kalau ada yang kurang jelas atau kurang dipahami terkait detail Perda, kami terbuka untuk menginformasikan. Misalnya, bagi yang mau berdagang, di mana tempat yang sesuai aturan Pemerintah Kota Samarinda, silakan menghubungi kami. Kita sudah ada spot-spot yang disediakan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Samarinda, Anis Siswantini, menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sejak Desember 2025 hingga 2026. Sebelumnya, Satpol PP telah melaksanakan pemusnahan pada 11 November 2025.
Namun, setelah kegiatan tersebut masih terdapat barang bukti hasil penindakan pada Desember 2025 yang kemudian dikumpulkan bersama barang bukti berikutnya.
Anis menyebut pemusnahan dilakukan karena sebagian barang bukti tidak dapat diproses melalui tindak pidana ringan (tipiring). Hal itu lantaran pemilik barang tidak diketahui, tidak dapat diproses, atau tidak memenuhi panggilan.
“Barang ini pemiliknya tidak ada, tidak bisa diproses dan tidak mau datang. Sehingga kita tidak bisa tipiringkan. Memang ada yang ditipiringkan, tetapi tidak semua pelanggaran bisa diproses karena orangnya tidak ada,” ungkapnya.
Ia menambahkan, barang bukti yang telah melewati masa penyimpanan lebih dari tiga bulan perlu dimusnahkan. Pelaksanaannya telah dikoordinasikan dengan kejaksaan dan kepolisian selaku koordinator pengawas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Dalam kegiatan tersebut, Satpol PP juga mencatat delapan tabung gas LPG 3 kilogram sebagai barang bukti. Namun, tabung tersebut tidak ikut dimusnahkan secara fisik karena telah dikoordinasikan dengan Pertamina untuk proses evakuasi dan penyerahan.
“Tabung gas LPG kami punya delapan. Kami masukkan dalam berita acara pemusnahan, tetapi barangnya tidak ada di lokasi karena sudah berkoordinasi dengan Pertamina. Nantinya kami serahkan kepada Pertamina menggunakan berita acara. Sementara ini masih dititipkan di Satpol PP,” terangnya.
Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 45 set perlengkapan badut, lima gitar ukulele, dua speaker kecil, 512 suntikan, 1.125 pipet, satu set bong penghisap sabu, 1.246 botol alkohol ukuran kecil, tiga sepeda, 61 payung, lima gerobak, dan 35 banner.
Selain itu, terdapat dua meja PKL, 21 kursi plastik, dua timbangan, 20 toples plastik, 21 keranjang plastik, dua helm, 4.741 botol minuman beralkohol berbagai merek, delapan tabung gas LPG 3 kilogram yang tercatat dalam berita acara, dua termos, dua keranjang sampah, 28 air mineral, serta termos air panas.
Pemusnahan tersebut turut disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, kejaksaan, serta perwakilan Satpol PP dari Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, dan Provinsi Kalimantan Timur.
