Ruangfakta.com, TENGGARONG – Penanganan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diarahkan agar tidak hanya mengandalkan pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir. Pemerintah daerah mulai mendorong penguatan fasilitas pengolahan yang memungkinkan sampah dipilah dan dimanfaatkan kembali sebelum menjadi residu.

Salah satu langkah yang disiapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar yakni mengusulkan pembangunan dua unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) pada 2027. Rencana tersebut menyasar Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 DLHK Kukar, Tri Joko Kuncoro, mengatakan penambahan fasilitas diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan pengolahan sampah di tingkat wilayah. Pasalnya, keberadaan TPS 3R hingga kini belum menjangkau seluruh kecamatan.

“Sebaran TPS 3R di Kukar memang masih perlu diperluas. Dari 20 kecamatan, fasilitas pengolahan ini baru menjangkau delapan kecamatan. Karena itu, penambahan unit baru menjadi salah satu kebutuhan yang kami dorong,” ujar Tri Joko, Senin (9/11/2026).

Adapun delapan kecamatan yang telah memiliki fasilitas tersebut meliputi Loa Kulu, Loa Tebu, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Tabang, dan Sangasanga. Dengan demikian, masih terdapat 12 kecamatan yang belum memiliki TPS 3R.

Rencana penambahan dua unit tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan program dedikasi Kukar Idaman Terbaik, khususnya melalui agenda Jaga Lingkungan Lestari.

Sebelum masuk tahap pembangunan, DLHK masih perlu memastikan sejumlah aspek teknis. Salah satunya menentukan lokasi yang dinilai siap mendukung operasional fasilitas, termasuk memastikan ketersediaan lahan.

Tri Joko menyebut, lahan pembangunan nantinya berpeluang memanfaatkan aset pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Namun, penentuan desa atau kelurahan yang akan menjadi lokasi pembangunan masih dalam pembahasan.

“Kami masih mengidentifikasi lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan. Kesiapan lahannya menjadi salah satu hal penting yang harus dipastikan sebelum rencana ini direalisasikan,” jelasnya.

Pengajuan tersebut ditujukan untuk perencanaan anggaran 2027. Sebab, DLHK Kukar belum memiliki agenda pembangunan TPS 3R baru pada tahun anggaran 2026.

Selain memperluas fasilitas pengolahan, kebutuhan sarana pendukung juga menjadi perhatian. DLHK Kukar turut merencanakan pengajuan bantuan armada pengangkut sampah kepada pemerintah pusat guna menunjang pelayanan persampahan di daerah.

Menurut Tri Joko, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah. Diperlukan perubahan pola penanganan, baik dari sisi pemerintah maupun kebiasaan masyarakat, terutama dalam memilah sampah sejak awal.

“Ke depan, penanganan sampah harus lebih berorientasi pada pengolahan dan pemanfaatan. Jadi, tidak semua sampah berakhir di tempat pembuangan, karena sebagian masih bisa dipilah dan diolah kembali,” tuturnya.

Melalui penguatan fasilitas persampahan, DLHK berharap setiap sarana yang tersedia dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Mulai dari TPS 3R, tempat pemrosesan akhir (TPA), hingga tempat penampungan lainnya, seluruhnya diharapkan mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif di Kukar.(Red/Adv)