Ruangfakta.com, TENGGARONG – Penguatan tata kelola pemerintahan desa menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta dikelola secara transparan.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat melantik lima anggota BPD melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11) pukul 17.00 Wita.

Lima anggota BPD yang dilantik berasal dari Desa Bangun Rejo dan Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang; Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun; serta Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Darat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rinda Desianti, Camat Kota Bangun Darat Zulkifli, serta Sekretaris Camat Kota Bangun Eri Suparjan.

Dalam arahannya, Aulia meminta para anggota BPD yang baru dilantik segera beradaptasi dan menjalankan tugas secara optimal. Mereka diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam mendukung pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik, yang menjadi visi dan misi pembangunan pemerintah daerah.

“Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai anggota BPD. Segera beradaptasi dan maksimalkan peran dalam menjalankan program kerja demi mewujudkan Kukar Idaman Terbaik,” ujar Aulia.

Dia mengingatkan, masa jabatan sebagian anggota BPD PAW relatif singkat. Bahkan, ada anggota yang masa jabatannya akan berakhir pada 2028. Karena itu, waktu yang tersedia perlu dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat desa.

Aulia juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang melekat pada BPD. Menurut dia, BPD memiliki kedudukan strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, sebagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Melalui fungsi tersebut, anggota BPD diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengawasan juga diperlukan untuk menjaga transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

“Bersinergi berarti berjalan bersama untuk menjalankan program yang baik. Namun, apabila ada program pemerintah desa yang tidak memberikan dampak kepada masyarakat, BPD harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik,” kata Aulia.

Dia menambahkan, sinergi antara BPD dan pemerintah desa perlu dibangun melalui komunikasi serta koordinasi yang konstruktif. Dengan demikian, pengawasan tidak menjadi penghambat pembangunan, tetapi justru menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas program desa.

Terkait pergantian anggota BPD, Aulia menjelaskan, pengisian jabatan melalui mekanisme PAW telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila seorang anggota BPD berhalangan tetap, posisi tersebut harus diisi oleh calon berdasarkan nomor urut berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Kukar berharap anggota BPD dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan program Kukar Idaman Terbaik dapat dirasakan manfaatnya hingga tingkat masyarakat desa.(Red/Adv)