Ruangfakta.com, TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), merencanakan pembangunan sejumlah fasilitas penunjang pelayanan publik dan infrastruktur dasar pada 2027. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah desa.
Camat Kota Bangun Darat Zulkifli mengatakan, salah satu rencana yang akan diusulkan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 adalah pembangunan kantor terpadu untuk pelayanan Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil).
Fasilitas tersebut direncanakan berada dalam satu kawasan dengan Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat. Dengan demikian, koordinasi antarlembaga di tingkat kecamatan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan.
“Kami merencanakan pembangunan kantor terpadu untuk layanan Polsek dan Koramil yang masih berada dalam kawasan Kantor Camat. Mudah-mudahan rencana ini bisa terwujud,” kata Zulkifli, Selasa (17/11), di Pendopo Bupati Kukar.
Selain fasilitas pemerintahan, peningkatan akses jalan antardesa menjadi salah satu kebutuhan infrastruktur yang mendapat perhatian. Pemerintah kecamatan mengusulkan pembangunan jalan sepanjang sekitar lima kilometer untuk menghubungkan sejumlah desa di wilayah Kota Bangun Darat.
Salah satu ruas yang membutuhkan penanganan adalah jalan dari Desa Wonosari menuju Kedang Ipil, yang merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Kota Bangun Darat. Kondisi jalan yang masih rusak dinilai menghambat mobilitas masyarakat maupun aktivitas ekonomi antarwilayah.
Menurut Zulkifli, peningkatan kualitas jalan tersebut penting untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat serta memperkuat keterhubungan antarwilayah di kecamatan.
Di sektor kesehatan, pemerintah kecamatan sebelumnya juga mengupayakan pembangunan Puskesmas di Kedang Ipil. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena jumlah penduduk belum memenuhi persyaratan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.
Saat ini, jumlah penduduk Kota Bangun Darat diperkirakan sekitar 16.000 jiwa. Sementara itu, berdasarkan persyaratan yang disampaikan Zulkifli, pembangunan puskesmas membutuhkan jumlah penduduk minimal 20.000 jiwa.
Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, masyarakat selama ini mengandalkan Puskesmas Rimba Ayu di Desa Kota Bangun II yang telah menyediakan layanan selama 24 jam. Namun, fasilitas tersebut belum memiliki layanan rawat inap.
“Kalau membutuhkan pelayanan rawat inap, masyarakat dirujuk ke RSUD Dayaku Raja di Kota Bangun,” ujarnya.
Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Darat sebelumnya telah mengusulkan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar.
Akan tetapi, usulan tersebut belum dapat dilanjutkan karena wilayah tersebut dinilai belum memenuhi persyaratan, salah satunya terkait jumlah penduduk.
Untuk sementara, sampah dari wilayah Kota Bangun Darat masih diangkut dan dibawa ke TPA Loleng di Kecamatan Kota Bangun.
Zulkifli berharap, berbagai kebutuhan pembangunan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan mendatang. Peningkatan infrastruktur pemerintahan, jalan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan dinilai penting untuk menunjang pemerataan pelayanan publik serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bangun Darat.(Red/Adv)
