Ruangfakta.com, TENGGARONG – Keterbatasan akses geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kini mendorong penguatan tenaga medis hingga tingkat desa, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan dokter spesialis ke wilayah yang sulit dijangkau.
Kebijakan tersebut dilakukan melalui pemenuhan tenaga perawat dan bidan di setiap desa. Pemerintah daerah menargetkan keberadaan tenaga kesehatan tersebut dapat mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga warga tidak harus selalu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan penanganan medis awal.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerataan sumber daya manusia kesehatan menjadi bagian dari pembenahan layanan kesehatan daerah. Upaya itu tidak hanya menyasar desa, tetapi juga fasilitas kesehatan yang sebelumnya mengalami kekosongan tenaga dokter.
Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Muara Wis dan Tabang. Kedua wilayah tersebut sebelumnya sempat mengalami kekurangan dokter di puskesmas, namun kini kebutuhan tenaga medis di fasilitas tersebut telah terpenuhi.
“Beberapa puskesmas kita sebelumnya sempat kosong dokter, seperti di Muara Wis dan Tabang. Sekarang sudah terpenuhi semua. Kami bersama Dinas Kesehatan berkomitmen menjaga keberlanjutan ketersediaan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ungkap Aulia, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan tidak bisa hanya bergantung pada formasi aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai skema pembiayaan agar kebutuhan pelayanan di wilayah desa tetap dapat dipenuhi.
Salah satu mekanisme yang digunakan ialah Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Melalui dukungan anggaran tersebut, kebutuhan tenaga perawat dan bidan di desa dapat diakomodasi agar pelayanan kesehatan dasar lebih mudah diakses masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufiddah, menerangkan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan selama ini ditempuh melalui beberapa jalur. Selain pengadaan ASN, terdapat penugasan khusus dari pemerintah pusat, pemanfaatan tenaga kesehatan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta dukungan pembiayaan dari pemerintah desa.
“Untuk tenaga perawat dan bidan di desa, pembiayaannya melalui DPMD yang bersumber dari BKKD. Jadi, pemenuhannya kita kolaborasikan dari berbagai sumber anggaran dan berbagai upaya, termasuk mengusulkan kebutuhan tenaga kepada pemerintah pusat maupun provinsi,” jelas Ismi.
Di luar pemenuhan tenaga kesehatan tingkat desa, Pemkab Kukar juga berupaya meningkatkan ketersediaan dokter dengan kompetensi khusus. Dukungan pemerintah provinsi menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan untuk mendorong penempatan dokter spesialis, sehingga masyarakat di daerah tidak selalu harus bergantung pada fasilitas kesehatan di kota besar.
Ismi menjelaskan, pemerataan pelayanan tidak cukup hanya diukur dari keberadaan dokter di suatu wilayah. Jumlah tenaga medis dan spesialisasi yang tersedia juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta jenis pelayanan yang diperlukan.
Karena itu, penguatan tenaga kesehatan berjalan beriringan dengan pembenahan sistem kesehatan daerah. Cakupannya meliputi peningkatan pelayanan, sistem informasi, regulasi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga pelibatan masyarakat.
Dari sisi fasilitas rujukan, Pemkab Kukar juga memperluas jangkauan pelayanan rumah sakit melalui pengoperasian Rumah Sakit Muara Badak. Kehadiran fasilitas tersebut ditujukan untuk melayani masyarakat Muara Badak dan Marangkayu yang sebelumnya harus menuju Samarinda atau Bontang ketika membutuhkan penanganan di rumah sakit.
Jaringan pelayanan rujukan daerah kini ditopang sejumlah rumah sakit yang memiliki cakupan wilayah masing-masing. RSUD Dayaku Raja melayani kawasan hulu, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja mendukung pelayanan di kawasan pesisir utara, sedangkan Rumah Sakit Muara Badak memperkuat layanan bagi masyarakat di wilayah Muara Badak dan sekitarnya. Jaringan tersebut terhubung dengan RSUD AM Parikesit.
Pemkab Kukar turut mempertahankan kebijakan kemudahan akses pengobatan bagi masyarakat melalui program berobat cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Skema ini memungkinkan warga memperoleh pelayanan di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit dengan menunjukkan identitas kependudukan.
Ismi memastikan kebijakan tersebut telah berjalan dan dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa dibebani persyaratan tambahan seperti sebelumnya.
“Pelayanannya sudah berjalan dengan baik. Masyarakat tidak lagi dibebani persyaratan lain untuk mendapatkan pengobatan di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Cukup menggunakan KTP,” tuturnya.
Melalui penguatan tenaga kesehatan, perluasan fasilitas rujukan, dan kemudahan administrasi pelayanan, Pemkab Kukar berupaya mengurangi kesenjangan akses kesehatan antara wilayah perkotaan, pedesaan, hingga kawasan pedalaman. Kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, tenaga kesehatan, dan masyarakat diharapkan dapat mendukung pemerataan pelayanan tersebut.(Red/Adv)
