Ruangfakta.com, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meminta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.
Pesan itu disampaikan Aulia saat melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP), administrator, dan pengawas di Pendopo Bupati Kukar, Jumat (6/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta para pejabat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran di organisasi perangkat daerah (OPD).
“Silakan segera melakukan penyesuaian dengan pegawai di tingkat bawah. Senin nanti sudah dilakukan serah terima jabatan,” ujar Aulia.
Menurut dia, pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan tata kelola organisasi pemerintahan, terutama untuk mengisi sejumlah posisi jabatan yang masih kosong. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni Maman Setiawan sebagai Staf Ahli Bidang Umum Sekretariat Daerah Kukar, Lukman sebagai Sekretaris DPRD Kukar, serta pejabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan bupati, dilanjutkan pengambilan sumpah dan janji jabatan serta pembacaan pakta integritas.
Aulia menegaskan, para pejabat yang baru dilantik memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah tersebut, antara lain, diwujudkan melalui 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik.
“Kita memiliki 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Silakan diwujudkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah berada pada angka 64 persen. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengetahui penyebab belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan.
Menurut Aulia, salah satu persoalan yang ditemukan adalah masih terdapat program pemerintah yang belum berjalan optimal di lapangan. Selain itu, penyampaian informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dinilai masih perlu diperkuat.
Dia mengakui, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan seluruh program pembangunan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghambat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, Aulia meminta seluruh pejabat dan aparatur pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan program, termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Komunikasi yang baik diharapkan dapat membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Memang ada kendala anggaran. Namun, silakan dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Jika komunikasi sudah tersampaikan dengan baik, masyarakat pasti bisa menerima apa yang kita sampaikan,” ujarnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, Asisten II Muhammad Iryanto, Asisten III Dafip Haryanto, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Kukar.(Red/Adv)
