Ruangfakta.com, TENGGARONG – Ketersediaan anggaran bukan lagi menjadi persoalan dalam pembayaran insentif guru non-ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah daerah melalui BPKAD telah menyatakan kesiapan keuangan, sehingga percepatan pencairan kini bergantung pada penyelesaian persyaratan administrasi.
Komisi IV DPRD Kukar mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) segera menuntaskan tahapan tersebut agar insentif tenaga pendidik dapat segera diterima.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menjelaskan bahwa pembayaran yang tengah dipersiapkan mencakup periode Juli hingga September 2026. Berdasarkan hasil verifikasi, administrasi untuk guru PAUD dan SD telah selesai, sedangkan jenjang SMP masih memerlukan penyelesaian dokumen.
Hal itu disampaikannya setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Disdikbud Kukar dan perwakilan guru non-ASN serta guru agama di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026).
Andi Faisal menegaskan, dari sisi anggaran pemerintah daerah sudah siap. Karena itu, ia meminta proses administrasi yang tersisa tidak menjadi penghambat lebih lama bagi pencairan insentif.
“Secara penganggaran dan keuangan, semuanya siap dan aman. Uangnya tersedia. Tinggal persoalan administrasi saja,” ujarnya.
Ia berharap Disdikbud dapat berkoordinasi dengan para guru untuk mempercepat kelengkapan dokumen, terutama pada jenjang SMP. Dengan begitu, proses pembayaran bisa segera dilanjutkan tanpa harus kembali tertunda.
Komisi IV juga telah mendorong agar setelah pembayaran periode Juli hingga September terealisasi, pencairan untuk Oktober dan November langsung dipersiapkan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemenuhan insentif guru non-ASN sekaligus mencegah penumpukan pembayaran pada periode berikutnya.
“Setelah pembayaran Juli sampai September, kita upayakan langsung masuk ke periode Oktober dan November. Kita juga akan mengupayakan agar realisasi pembayarannya bisa dipercepat,” jelas Andi Faisal.
Menurutnya, komunikasi antara tenaga pendidik, Disdikbud, dan DPRD juga perlu terus dibangun. Ia meminta para guru tidak ragu menyampaikan persoalan yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan dan koordinasi DPRD.
“Ketika ada permasalahan, harapan kami kepada teman-teman guru adalah berkomunikasi dengan kami di DPRD. Terkadang kami juga tidak mengetahui secara utuh seperti apa permasalahan yang sedang terjadi,” tandasnya.(Red/Adv)
