Ruangfakta.com, TENGGARONG – Pemberian insentif bagi guru agama di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) masih menunggu kepastian regulasi.
Komisi IV DPRD Kukar meminta mekanisme pembayarannya dikaji lebih lanjut agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun potensi penerimaan tunjangan ganda.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan Disdikbud Kukar belum berani merealisasikan pembayaran insentif tersebut lantaran belum memiliki landasan aturan yang jelas.
Persoalan ini turut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar bersama Disdikbud serta perwakilan guru non-ASN dan guru agama di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026).
Andi Faisal menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kajian tersebut adalah kemungkinan seorang guru menerima dua jenis tunjangan sekaligus. Terutama bagi mereka yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja (Tukin) dari instansi asal.
Hal itu perlu dipastikan agar pemberian insentif dari pemerintah daerah tidak berbenturan dengan ketentuan mengenai tambahan penghasilan pegawai (TPP) maupun tunjangan lainnya.
“Ketika seseorang sudah mendapatkan tunjangan kinerja (Tukin), apakah masih diperbolehkan menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP)? Hal seperti ini tentu tidak boleh terjadi karena penerima harus memilih salah satunya,” jelas Andi Faisal.
Ia menegaskan, kesiapan anggaran bukan menjadi persoalan utama. Sebab, dari sisi keuangan, pemerintah daerah pada prinsipnya telah menyatakan kesiapannya. Namun, kepastian aturan tetap harus menjadi dasar sebelum pembayaran direalisasikan.
Untuk memperjelas persoalan tersebut, Komisi IV mendorong Disdikbud Kukar segera menggelar pembahasan lanjutan pada pekan depan.
Rencananya, pertemuan itu turut melibatkan Inspektorat dan Bagian Hukum guna mengkaji kemungkinan pemberian insentif berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Jika secara aturan hal tersebut memungkinkan, saya yakin persoalan ini bisa kita selesaikan. Dari sisi keuangan, pemerintah daerah siap. Namun, dari sisi regulasi, hal itulah yang masih dikaji oleh teman-teman Dinas Pendidikan,” pungkasnya.(Red/Adv)
