Ruangfakta.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan menelusuri kemungkinan adanya kekurangan pembayaran pajak dari aktivitas perusahaan pertambangan pada tahun-tahun sebelumnya.

Penelusuran tersebut dilakukan untuk memastikan kewajiban perpajakan perusahaan telah dipenuhi dan tercatat sesuai ketentuan.

Dalam prosesnya, Pemkab Kukar akan melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Bapenda Kukar, kejaksaan, dan kepolisian.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, terutama dari sektor pertambangan.

Hal itu dibahas dalam kegiatan sinkronisasi dan rekonsiliasi bersama Bapenda Provinsi Kaltim di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

Aulia menjelaskan, terdapat sejumlah jenis pajak yang menjadi perhatian, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan.

Salah satu hal yang perlu ditelusuri adalah pencatatan PBBKB dari penggunaan bahan bakar kendaraan operasional dan alat berat perusahaan tambang yang beraktivitas di Kukar.

Menurutnya, terdapat kemungkinan perusahaan telah membayar pajak, tetapi penerimaannya tercatat di daerah lain karena transaksi pembelian bahan bakar dan penerbitan faktur dilakukan di lokasi perusahaan induk, seperti Samarinda atau Balikpapan.

“Padahal, kendaraan dan alat berat tersebut secara operasional bekerja di wilayah Kutai Kartanegara. Karena itu, harapan kami pembayaran PBBKB-nya dapat masuk ke Kutai Kartanegara sesuai dengan aktivitas operasionalnya,” jelas Aulia.

Ia menegaskan, penggunaan bahan bakar saat kendaraan dan alat berat beroperasi menjadi salah satu aspek yang sedang dicermati dalam proses sinkronisasi data.

“Sekali lagi, kendaraan menggunakan bahan bakar ketika beroperasi, bukan ketika dalam keadaan diam. Nah, hal inilah yang sedang kita cermati dan sesuaikan agar pembayaran pajaknya benar-benar mencerminkan aktivitas operasional kendaraan tersebut,” tuturnya.

Selain persoalan pencatatan, Pemkab Kukar juga akan memeriksa kemungkinan adanya kewajiban pajak yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Namun, dugaan kekurangan pembayaran tersebut masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisi masing-masing perusahaan.

Aulia menegaskan, perusahaan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan perpajakan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Penanganannya akan dilakukan melalui tim terpadu dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Di sisi lain, pembenahan pendataan dan pencatatan pajak tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pemkab Kukar menargetkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dapat melampaui Rp800 miliar pada 2027.

Aulia optimis target tersebut dapat dicapai melalui pembenahan administrasi dan penyesuaian data dengan kondisi aktivitas perusahaan di lapangan. (Red/Adv)