Ruangfakta.com, TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menyatakan dukungannya terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Ia bahkan menyatakan kesiapan DPRD untuk membantu menyosialisasikan keputusan tersebut kepada masyarakat.

Ahmad Yani menilai fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 itu tentu telah melalui proses pertimbangan, penelitian, dan kajian oleh MUI sebelum diputuskan.

Menurutnya, keputusan tersebut perlu dihormati dan menjadi perhatian bersama, terutama berkaitan dengan dampak penggunaan vape yang dinilai memiliki lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat.

“Sebelum fatwa itu dikeluarkan, tentu MUI mempertimbangkan, melakukan penelitian dan kajian. Saya rasa banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya,” ujar Ahmad Yani, Jumat (13/11/2026).

Ia mengatakan, DPRD Kukar menyambut positif keputusan tersebut. Dukungan itu tidak hanya sebatas pernyataan, tetapi juga melalui keterlibatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Kami selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menyambut baik, positif dan bahkan kalau perlu kami bantu sosialisasikan. Kalau sudah diharamkan menurut fatwa MUI, tentu harus dilaksanakan,” katanya.

Di sisi lain, Ahmad Yani turut menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dirasakan masyarakat, khususnya mereka yang selama ini menggantungkan penghasilan dari perdagangan vape.

Ia memahami bahwa aktivitas perdagangan tersebut menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Karena itu, penerapan fatwa juga perlu diiringi perhatian terhadap keberlangsungan usaha para pedagang.

Ahmad Yani berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran dengan mendorong masyarakat yang selama ini berjualan vape untuk beralih ke usaha lain yang lebih produktif.

“Kami harap ini ada pekerjaan lain yang produktif. Pemerintah juga ikut andil, misalnya bagaimana ada usaha lain yang lebih baik selain daripada jual atau berdagang,” ungkapnya.

Menurutnya, penyediaan peluang usaha alternatif menjadi salah satu hal yang perlu dipikirkan agar masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan.

Dengan demikian, sosialisasi fatwa MUI tidak hanya menyampaikan ketentuan mengenai penggunaan vape, tetapi juga memperhatikan masyarakat yang aktivitas ekonominya berkaitan dengan perdagangan produk tersebut.(Red/Adv)