Ruangfakta.com. SAMARINDA — Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape memunculkan kekhawatiran di Kalimantan Timur. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap risiko kesehatan dan penyalahgunaan perangkat vape, keberlangsungan ratusan toko serta nasib sekitar 1.400 pekerja di sektor tersebut ikut menjadi persoalan.

Pelaku usaha meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan pelarangan tanpa mempertimbangkan kondisi industri dan tenaga kerja. Sementara itu, DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah menghitung kontribusi fiskal sektor vape serta menyiapkan langkah antisipasi apabila pemerintah pusat benar-benar menerapkan pelarangan secara menyeluruh.

Ketua Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Kaltim Sutiardi mengatakan, saat ini diperkirakan terdapat 300-400 toko ritel vape di Kaltim. Usaha tersebut menyerap sekitar 1.400 tenaga kerja yang tersebar di Samarinda dan sejumlah daerah lainnya.

Menurut Sutiardi, tekanan terhadap industri vape sebenarnya telah terasa sejak empat hingga lima bulan terakhir akibat melemahnya daya beli masyarakat. Namun, perbincangan mengenai fatwa MUI belakangan ini turut memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk rokok elektrik.

“Kami sangat menghormati lembaga keagamaan dan fatwa MUI dalam menjaga moral serta kesehatan masyarakat. Namun, penilaian terhadap produk tembakau alternatif juga perlu dilakukan secara proporsional dan berdasarkan kajian ilmiah,” kata Sutiardi, Kamis (12/11/2026).

Ia mengatakan, pemerintah perlu membedakan produk vape yang diperdagangkan melalui jalur resmi dengan perangkat vape yang disalahgunakan sebagai sarana mengonsumsi narkotika. Kedua persoalan tersebut memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum berbeda.

Menurut Sutiardi, toko-toko yang berada dalam pendataan asosiasi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menjalankan kewajiban perpajakan. Produk yang dipasarkan juga diwajibkan memenuhi ketentuan cukai.

“Vape legal dan vape ilegal merupakan dua hal berbeda. Penyalahgunaan vape untuk narkotika harus diberantas, tetapi jangan sampai penindakan terhadap kejahatan tersebut justru berdampak kepada seluruh pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara resmi,” ujarnya.

ARVINDO, lanjut Sutiardi, mendukung penegakan hukum terhadap peredaran narkotika. Namun, pengawasan diharapkan dilakukan secara tepat sasaran tanpa mengabaikan keberadaan pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan pemerintah.

Kekhawatiran terhadap keberlangsungan industri juga dirasakan pekerja. Dany Astria, pekerja Gamasi Vape Store Samarinda, mengaku khawatir kehilangan pekerjaan apabila toko vape tempatnya bekerja harus ditutup permanen.

Dany telah bekerja di industri tersebut sejak 2015-2016. Dengan usia yang kini telah melewati 30 tahun, ia menilai mencari pekerjaan baru bukan perkara mudah jika kehilangan sumber penghasilan.

“Saya sangat menyayangkan berita ini. Kalau sampai usaha ini ditutup permanen, tentu akan sulit mencari pekerjaan lagi, apalagi dengan usia saya yang sudah di atas 30 tahun,” katanya.

Ia mengakui, penjualan di toko tempatnya bekerja mulai mengalami penurunan setelah kabar mengenai fatwa MUI ramai diperbincangkan masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap pekerja sebelum mengambil keputusan.

### DPRD minta data penerimaan pajak

Dari sisi kebijakan daerah, anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan meminta pemerintah membuka data penerimaan pajak yang bersumber dari sektor rokok elektrik. Data tersebut diperlukan untuk mengukur kontribusi industri vape terhadap pendapatan daerah sekaligus memperkirakan potensi dampak fiskal apabila pelarangan diberlakukan.

Firnadi mengatakan, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tidak serta-merta memiliki konsekuensi hukum berupa pencabutan izin usaha atau penutupan toko vape. Fatwa keagamaan perlu dibedakan dari peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum.

“Fatwa itu sendiri tidak otomatis mencabut izin usaha atau menutup toko vape. Namun, pemerintah sudah memiliki dasar untuk melakukan pengawasan melalui PP Nomor 28 Tahun 2024,” kata Firnadi, Jumat (13/11/2026).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur sejumlah pembatasan penjualan rokok elektrik, termasuk larangan penjualan kepada masyarakat berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil. Penjualan juga dilarang dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Firnadi menilai ketentuan tersebut perlu diawasi lebih ketat, terutama untuk mencegah akses rokok elektrik di kalangan anak-anak dan remaja.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah memperjelas kontribusi fiskal industri vape. Menurut dia, perlu dibedakan antara penerimaan cukai yang masuk ke pemerintah pusat dan Pajak Rokok yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.

Pajak Rokok atas rokok elektrik ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai cukai dan dipungut bersamaan dengan pembayaran cukai. Penerimaan tersebut kemudian disalurkan kepada pemerintah provinsi berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Sebanyak 70 persen dari penerimaan yang diterima provinsi selanjutnya dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Firnadi mengaku belum memperoleh data resmi yang secara khusus merinci kontribusi rokok elektrik terhadap penerimaan Pajak Rokok di Kaltim.

“Saya akan mendorong Komisi II meminta penjelasan kepada Bapenda Kaltim dan Bea Cukai terkait realisasi penerimaan 2025 dan 2026. Termasuk apakah kontribusi rokok elektrik bisa dipisahkan dari penerimaan Pajak Rokok secara keseluruhan,” ujarnya.

Selain penerimaan daerah, Firnadi meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim bersama asosiasi melakukan pendataan pekerja secara menyeluruh. Pendataan itu mencakup jumlah pekerja, persebaran toko di kabupaten dan kota, serta status hubungan kerja mereka.

Menurut dia, apabila pemerintah pusat memutuskan menerapkan pelarangan secara menyeluruh, skema perlindungan tenaga kerja dan peralihan pekerjaan harus disiapkan sejak awal.

“Perlindungan kesehatan harus tetap menjadi pertimbangan utama. Tetapi dampaknya terhadap penghasilan pekerja dan keluarga mereka juga perlu dihitung serta ditangani,” kata Firnadi.

Dengan demikian, polemik vape tidak hanya menyangkut perbedaan pandangan mengenai penggunaan produk tembakau alternatif. Pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan menjaga kesehatan masyarakat, menegakkan aturan, serta mengantisipasi konsekuensi ekonomi dan sosial dari kebijakan yang mungkin diambil.