Ruangfakta.com. NUSANTARA — Pembangunan gedung perkantoran di kawasan legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlangsung. Namun, hingga pertengahan November 2026, progres fisik kedua kawasan tersebut rata-rata masih di bawah 35 persen.

Berdasarkan data Otorita IKN, progres pembangunan gedung dan infrastruktur jalan kawasan legislatif mencapai 25,40 persen. Adapun kawasan yudikatif telah mencapai 32,83 persen. Pemerintah mendorong percepatan pekerjaan agar pembangunan dapat memenuhi target yang ditetapkan pada akhir tahun ini.

Perkembangan tersebut diketahui setelah Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran meninjau sejumlah proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kamis (12/11/2026).

Peninjauan diawali di kawasan legislatif, termasuk lokasi pembangunan Gedung Sidang Paripurna. Rombongan kemudian mengunjungi kawasan yudikatif, khususnya pembangunan Gedung Mahkamah Agung.

Berdasarkan data pekerjaan konstruksi, progres pembangunan gedung DPD RI mencapai 22,75 persen, sedangkan gedung MPR RI sebesar 24,33 persen. Sementara itu, pembangunan Gedung DPR I mencapai 21,91 persen dan Gedung DPR II sebesar 21,66 persen. Adapun Gedung Sidang Paripurna baru mencapai 20,25 persen. Pembangunan jalan kawasan legislatif tercatat lebih tinggi, yakni 41,49 persen.

Di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen. Sementara itu, Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencapai 25,27 persen. Progres pembangunan jalan kawasan tersebut mencapai 46,69 persen.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif masih berjalan sesuai target. Meski demikian, percepatan pekerjaan tetap diperlukan untuk mengejar target akhir tahun.

“Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Aswin.

Selain meninjau pembangunan fasilitas pemerintahan, Basuki mengunjungi lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Perusahaan asal Tiongkok tersebut telah memulai pembangunan kawasan terpadu sejak Juli 2026 dengan nilai investasi Rp 1,25 triliun.

Menurut Aswin, Basuki memberikan sejumlah arahan terkait pelaksanaan konstruksi, standar desain bangunan, serta rencana pengembangan investasi. Kualitas konstruksi dan desain dinilai perlu mendapat perhatian agar bangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasar.

“Bapak Kepala memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan pembangunan, standar desain, dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Beliau juga menyampaikan bahwa konstruksinya harus dikerjakan secara serius, termasuk desainnya,” kata Aswin.

Rombongan juga meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung 243.000 meter kubik. Progres pembangunan kolam tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.

Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026. Pekerjaan itu ditargetkan mencapai sekitar 56,62 persen pada akhir tahun.

Pembangunan kolam retensi merupakan bagian dari penerapan konsep *sponge city* atau kota spons di Nusantara. Konsep tersebut dirancang untuk mengelola limpasan air hujan sekaligus mendukung konservasi sumber daya air. Infrastruktur ini juga menjadi bagian dari pengembangan jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar di IKN.

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian dari Tahap II pembangunan IKN periode 2025–2029. Melalui pembangunan tersebut, Otorita IKN berupaya melengkapi ekosistem pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.