
Ruangfakta.com, TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) akan menelusuri dugaan pelanggaran perizinan tenaga kerja asing (TKA) di sejumlah perusahaan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan penggunaan tenaga kerja asing, terutama terkait izin kerja dan izin tinggal.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi berwenang sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Menurutnya, informasi yang beredar perlu diverifikasi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
“Ya, kita harus melihat dan memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Nanti kita akan berkoordinasi untuk memastikan kondisi sebenarnya,” ujar Ahmad Yani, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, DPRD akan mendorong penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran yang dimaksud antara lain bekerja tanpa izin, tidak memiliki izin tinggal, atau menggunakan dokumen yang masa berlakunya telah habis.
“Jika memang benar terdapat banyak tenaga kerja asing yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti tidak memiliki izin kerja atau izin tinggal, maupun izinnya sudah tidak berlaku, tentu akan kita tindaklanjuti,” tegasnya.
Ahmad Yani menyebut, persoalan tersebut juga akan dikoordinasikan dengan kementerian dan instansi terkait.
Sebab, pengawasan TKA melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
“Kita juga akan menyampaikan persoalan ini karena pengawasan tenaga kerja asing merupakan salah satu kewenangan Kementerian Imigrasi,” katanya.
DPRD Kukar, lanjut dia, siap mengawal proses pengawasan agar seluruh TKA yang bekerja di wilayah tersebut memenuhi persyaratan.
Jika diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan bersama instansi terkait dengan melihat langsung aktivitas perusahaan.
Ia juga membuka kemungkinan turun ke lapangan bersama awak media untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi di perusahaan.
Penelusuran tersebut dinilai penting, terutama apabila dugaan pelanggaran ditemukan di sektor pertambangan dan perkebunan.
“Apalagi jika persoalan ini terjadi di sektor pertambangan maupun perkebunan. Pengawasannya bukan hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga seluruh instansi terkait,” tutup politisi PDI Perjuangan tersebut. (Red/Adv)
