Ruangfakta.com, TENGGARONG– Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga bisa mengambil peran dengan mulai memilah sampah dari rumah sebelum disetorkan ke tempat pengelolaan.

Hal ini menjadi salah satu upaya yang didorong DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melalui keberadaan bank sampah di lingkungan Sekretariat DPRD Kukar yang telah diresmikan.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan fasilitas tersebut disiapkan tidak hanya untuk kebutuhan internal lembaga, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Menurutnya, sampah yang telah dipilah dapat dikumpulkan untuk kemudian dikelola lebih lanjut sehingga memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya berdampak terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jadi, ini salah satu wujud bahwa DPRD Kutai Kartanegara peduli terhadap sampah. Di Sekretariat DPRD sendiri sudah ada pengelolaan dan pemilahan sampah, sekaligus dalam rangka meningkatkan nilai ekonominya,” ujar Ahmad Yani.

Ia menjelaskan, masyarakat yang ingin bekerja sama dapat menyetorkan sampah yang sudah dipilah ke bank sampah DPRD Kukar. Namun, penyetoran tersebut tetap harus mengikuti mekanisme yang telah disiapkan.

“Bukan berarti silakan membuang sampah di DPRD, tetapi ketika ada sampah yang sudah dipilah dan ingin dikumpulkan, kita siap menjadi pengumpul sekaligus pengelola sampah di sini. Fasilitasnya memang sudah kita sediakan,” jelasnya.

Ahmad Yani menambahkan, sampah yang terkumpul nantinya bisa dikelola dan bahkan diperjualbelikan. DPRD Kukar juga berencana memberikan penghargaan kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian terhadap lingkungan.

Ia berharap keberadaan bank sampah tersebut dapat menjadi contoh bagi organisasi perangkat daerah (OPD), perusahaan, maupun masyarakat di Kukar untuk menerapkan pengelolaan sampah secara terpilah.

“Kami berharap OPD lain, masyarakat, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Kartanegara juga bisa mengikuti. Ini contoh yang bisa dilakukan semua pihak,” tutupnya.(Red/Adv)