Ruangfakta.com, TENGGARONG  – Implementasi program Kukar Idaman Terbaik diharapkan tidak berhenti pada perencanaan dan visi pembangunan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mampu menerjemahkannya menjadi kegiatan konkret yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Hidayat, menilai pengembangan potensi daerah perlu menjadi dasar dalam menyusun program kerja pemerintah. Terutama pada sektor pangan, pariwisata, dan industri hijau yang menjadi tiga fondasi utama arah pembangunan Kukar.

Menurutnya, Kukar memiliki wilayah luas dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Potensi tersebut harus dimanfaatkan melalui kebijakan dan program yang tepat, sehingga mampu mendorong kemandirian daerah.

Hidayat secara khusus menyoroti sektor pangan yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. OPD terkait diharapkan tidak hanya menyusun kegiatan rutin, tetapi juga merancang program yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan wilayah Kukar yang cukup luas, OPD terkait diharapkan menyusun program yang mampu mendukung dan memperkuat sektor pangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, semangat Kukar Idaman Terbaik yang mengusung daerah inovatif, berdaya saing, dan mandiri perlu diwujudkan melalui keterlibatan seluruh perangkat daerah.

Artinya, setiap OPD memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan program sesuai tugas dan kewenangannya. Pengembangan sektor pangan, pariwisata, dan industri hijau harus saling terhubung agar mampu menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.

Selain itu, persoalan ketenagakerjaan juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah program pembangunan. Hidayat berharap kebijakan pemerintah daerah dapat mendorong aktivitas ekonomi produktif dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian.

Di sisi lain, penyusunan program juga harus memperhatikan ketentuan regulasi pemerintah pusat. Hidayat menyinggung aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membatasi ruang pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat, termasuk melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi dengan cermat oleh OPD. Pemerintah daerah tetap harus mencari formulasi program yang sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Ketentuan yang ada harus disikapi secara bijaksana agar upaya membantu masyarakat tetap bisa dilakukan sesuai aturan,” jelasnya.

Hidayat berharap OPD mampu menyusun perencanaan yang lebih responsif dengan menggabungkan arah kebijakan Kukar Idaman Terbaik, potensi wilayah, serta kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, visi pembangunan daerah tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kukar.(Red/Adv)