Ruangfakta.com, TENGGGARONG – Keberlanjutan mata pencaharian masyarakat menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dalam penyelesaian persoalan lahan eks Kalpataru Grup.
DPRD mengingatkan agar proses penyelesaian sengketa tidak membuat warga kehilangan sumber penghasilan dari aktivitas perkebunan.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, mengatakan masyarakat yang selama ini mengelola kebun perlu mendapat perhatian.
Terlebih, sebagian lahan yang masuk dalam kawasan eks Kalpataru diduga belum pernah dibebaskan atau mendapat ganti rugi dari perusahaan.
Ia mempertanyakan nasib warga apabila aktivitas perkebunan dihentikan, sementara kebun tersebut menjadi sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
“Kalau semuanya dihentikan dan masyarakat dilarang bekerja, lalu apa yang akan dimakan oleh warga kita?” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar terkait status Hak Guna Usaha (HGU) dan pengelolaan aset eks Kalpataru Grup di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).
Menurut Idham, penyelesaian persoalan lahan tidak cukup hanya membahas status aset dan perizinan perusahaan.
Riwayat penguasaan lahan serta hak masyarakat juga harus diperiksa agar keputusan yang diambil tidak merugikan warga.
Ia menilai, lahan yang terbukti belum dibebaskan dan belum mendapat ganti rugi perlu dikembalikan kepada masyarakat yang berhak.
Dengan begitu, warga tetap memiliki kesempatan mengelola kebun dan memperoleh hasilnya.
Idham meminta seluruh pihak terkait mengedepankan kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari setiap langkah penyelesaian.
Menurutnya, jangan sampai proses penyelesaian sengketa justru membuat masyarakat kehilangan akses terhadap lahan yang selama ini menjadi tumpuan penghidupan mereka. (Red/Adv)
