Ruangfakta.com, TENGGARONG– Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Muhammad Idham, mendorong tim kurator eks Kalpataru Grup kembali mengajukan persoalan lahan masyarakat ke pengadilan.

Langkah tersebut dinilai perlu untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah warga yang diduga belum pernah dibebaskan maupun mendapat ganti rugi dari perusahaan.

Idham mengatakan, penyelesaian melalui jalur hukum dapat menjadi upaya untuk memperjelas status lahan masyarakat yang selama ini masuk dalam kawasan eks Kalpataru.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar terkait status Hak Guna Usaha (HGU), klarifikasi pengelolaan aset kepailitan eks Kalpataru Grup, serta penanganan tanah terindikasi terlantar di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).

Menurut Idham, tim kurator perlu menyampaikan kembali persoalan tersebut kepada pengadilan dengan menyertakan informasi mengenai lahan masyarakat yang belum dibebaskan.

Karena itu, status tanah warga dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian aset kepailitan.

Ia berharap lahan yang terbukti merupakan hak masyarakat dapat dipisahkan dari aset perusahaan yang berada dalam pengelolaan kurator.

Idham menilai, langkah tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar persoalan tidak terus berlarut dan masyarakat memperoleh kepastian atas tanah mereka.

Apabila upaya melalui pengadilan tidak membuahkan hasil atau permohonan kurator ditolak, ia menyebut DPRD akan mendorong penyelesaian melalui pemerintah pusat dengan menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Presiden.

“Sebagai langkah terakhir, jika jalur pengadilan melalui kurator tidak bisa mewujudkan hal tersebut atau permohonannya ditolak oleh pengadilan, mau tidak mau kita harus meminta penyelesaian langsung kepada Presiden,” tandasnya. (Red/Adv)