Ruangfakta.com, TENGGARONG – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti penyampaian Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pencabutan perizinan HGU eks Kalpataru Grup kepada pihak kurator.

Menurutnya, dokumen tersebut perlu disampaikan kepada pihak yang menangani aset kepailitan, sehingga dapat menjadi bahan dalam proses penyelesaian persoalan lahan yang saat ini juga berkaitan dengan proses hukum di pengadilan.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Yani setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar bersama pihak terkait yang membahas status HGU, pengelolaan aset kepailitan, serta perlindungan hak masyarakat terdampak.

Dalam rapat tersebut, Ahmad Yani mengungkapkan bahwa SK Bupati mengenai pencabutan perizinan disebut belum sampai kepada pihak kurator.

“Selama ini ternyata SK Bupati itu kan belum sampai juga ke mereka. Bahkan saya juga tidak tahu apakah pihak pengadilan juga mengetahui bahwa ternyata perizinan itu tidak ada lagi,” ujarnya.

Ia menilai, keberadaan dokumen tersebut penting untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai status perizinan yang menjadi salah satu pokok persoalan dalam pengelolaan lahan eks Kalpataru.

Karena itu, DPRD mendorong agar SK Bupati tersebut disampaikan kepada pihak kurator dan menjadi bahan dalam proses di pengadilan.

“Ketika SK Bupati pencabutan perizinannya itu disampaikan kepada pihak kurator dan masuk ke pengadilan, itu menjadi bahan bahwa ternyata itu adalah sesuatu yang kira-kira tidak boleh ada aktivitas perkebunan,” jelas Ahmad Yani.

Menurutnya, kejelasan dokumen administrasi diperlukan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai status perizinan dan aktivitas di atas lahan yang dipersoalkan.

Meski demikian, penyelesaian aset eks Kalpataru juga perlu memperhatikan proses hukum kepailitan yang sedang berjalan. DPRD Kukar berharap komunikasi antara pemerintah daerah, kurator, dan pihak terkait dapat terus dilakukan agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan.

Langkah penyampaian dokumen itu diharapkan menjadi bagian dari upaya memperjelas status hukum lahan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang terdampak.(Red/Adv)