Ruangfakta.com, TENGGARONG – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penyelesaian persoalan lahan eks Kalpataru Grup melalui dialog antara masyarakat dan pihak kurator yang menangani aset kepailitan perusahaan tersebut.
Pemerintah daerah hingga pemerintah setempat diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi agar kepentingan masyarakat dan hak-hak yang berkaitan dengan pengelolaan aset kepailitan dapat dibicarakan secara bersama.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan persoalan eks Kalpataru tidak hanya berkaitan dengan status lahan, tetapi juga menyangkut kepentingan berbagai pihak yang perlu mendapat perhatian.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar bersama pihak terkait, termasuk kurator dan kuasa hukum yang menangani aset eks Kalpataru Grup.
Menurut Ahmad Yani, pertemuan tersebut penting untuk mempertemukan pihak-pihak yang selama ini memiliki kepentingan terhadap lahan yang dipersoalkan.
Ia berharap masyarakat dan kurator dapat menemukan kesepakatan melalui komunikasi yang baik.
“Kurator dengan masyarakat yang bersengketa itu bisa berdamai,” kata Ahmad Yani.
Ia juga meminta pemerintah setempat mengambil peran dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Sebab, di satu sisi terdapat kepentingan masyarakat terhadap lahan, sementara di sisi lain terdapat hak-hak kurator yang berkaitan dengan aset kepailitan.
“Mohon pemerintah setempat bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, berdiskusi bagaimana kepentingan masyarakat itu bisa berjalan dan kemudian juga kepentingan kurator bisa ketemu di sana,” tuturnya.
Ahmad Yani mengakui, terdapat perusahaan atau aset yang selama ini masih berkaitan dengan kewenangan kurator. Karena itu, penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan dengan mengabaikan aspek pengelolaan aset kepailitan.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi dan tidak mengambil langkah sepihak yang berpotensi memperkeruh persoalan.
“Jangan melakukan aksi tanpa ada kesepakatan dengan pemerintah,” tegasnya.
DPRD Kukar berharap pemerintah daerah dapat terus mengawal proses komunikasi antara masyarakat dan pihak kurator. Dengan adanya dialog, penyelesaian persoalan lahan eks Kalpataru diharapkan dapat berjalan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku.(Red/Adv)
