Ruangfakta.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan menggunakan data penerima bantuan pendidikan sebagai salah satu dasar dalam menentukan siswa yang berhak memperoleh beasiswa daerah pada 2027. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyaluran bantuan ganda sekaligus memastikan dukungan pemerintah menjangkau peserta didik yang belum terakomodasi program pendidikan lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, menjelaskan bahwa proses penentuan penerima nantinya tidak hanya berpatokan pada jumlah anggaran yang tersedia. Pemeriksaan terhadap kondisi dan riwayat bantuan masing-masing calon penerima juga menjadi bagian penting sebelum kuota ditetapkan.

Disdikbud akan memanfaatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk menelusuri apakah calon penerima telah memperoleh bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun Gratispol yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Heriansyah, pencocokan data tersebut diperlukan agar program yang dibiayai pemerintah kabupaten dapat melengkapi bantuan yang sudah tersedia, bukan justru menyasar penerima yang sama.

“Dari Dapodik kita bisa melakukan pemilahan terhadap siswa yang sudah mendapatkan bantuan, termasuk PIP maupun Gratispol dari provinsi. Setelah itu, datanya tetap diverifikasi supaya tidak ada penerimaan bantuan yang tumpang tindih,” ungkapnya, Sabtu (7/11/2026).

Persiapan tersebut sejalan dengan rencana Pemkab Kukar menghidupkan kembali alokasi beasiswa daerah pada tahun anggaran 2027. Sebelumnya, program bantuan pendidikan ini sempat terdampak kebijakan efisiensi anggaran sehingga pelaksanaannya mengalami penyesuaian.

Heriansyah memastikan anggaran untuk program tersebut telah kembali disiapkan dalam perencanaan tahun depan. Adapun jumlah peserta didik yang bisa menerima manfaatnya masih menunggu hasil seleksi dan verifikasi.

“Untuk 2027 anggaran beasiswa sudah kita alokasikan kembali. Berapa jumlah penerimanya nanti menyesuaikan hasil seleksi dan verifikasi calon penerima,” ujarnya.

Selain melalui beasiswa, Pemkab Kukar juga memberikan dukungan terhadap pembiayaan pendidikan melalui kebijakan pembebasan biaya SPP bagi peserta didik di sekolah negeri.

Berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, khususnya melalui Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa. Pemerintah daerah berupaya menjaga agar dukungan pendidikan tetap berjalan di tengah penyesuaian kemampuan anggaran, dengan mengutamakan pemerataan akses dan ketepatan penerima manfaat.(Red/Adv)