Ruangfakta.com. TENGGARONG — Jumlah titik panas atau hotspot di Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan penurunan dari Agustus ke September 2026. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar tetap meningkatkan kewaspadaan karena kondisi kemarau masih berlangsung panjang.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar Aspianur Sandi mengatakan, rata-rata hari tanpa hujan di Kukar saat ini telah mencapai lebih dari 60 hari.
Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah, terutama kawasan yang memiliki lahan gambut, tetap memiliki potensi terbakar.
“Kalau antara Agustus sama September kita bandingkan, penurunan hotspot lumayan. Tapi data September masih kita finalisasi dulu,” ujar Aspianur saat di Tenggarong, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, penurunan jumlah hotspot belum menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi pemantauan. BPBD tetap membandingkan data titik panas dari bulan ke bulan sekaligus mencocokkannya dengan laporan kejadian di lapangan.
Hal tersebut dilakukan karena hotspot tidak selalu menunjukkan adanya kebakaran. Pemerintah perlu memastikan apakah titik panas yang terdeteksi berkembang menjadi kebakaran atau firespot.
“Jadi jangan menyamakan hotspot dengan yang terjadi kebakaran,” tegasnya.
Dari pemantauan sementara, hotspot masih ditemukan di sejumlah wilayah Kukar. Titik panas tersebut mulai lebih banyak terlihat di kawasan hulu, seperti Muara Kaman, Muara Muntai dan Muara Wis.
Wilayah tersebut menjadi perhatian karena memiliki kawasan gambut yang cukup tebal. Kondisi lahan yang semakin kering akibat panjangnya periode tanpa hujan dapat meningkatkan potensi kebakaran.
Aspianur menjelaskan, dampak kemarau juga tidak selalu langsung terlihat pada bulan yang sama. Kondisi tanpa hujan pada Agustus dapat meningkatkan potensi kebakaran pada September. Begitu pula kondisi kering pada September dapat berpengaruh terhadap kejadian kebakaran pada Oktober.
Karena itu, BPBD tidak hanya melihat jumlah hotspot dalam satu periode. Pola dan perkembangan titik panas dari waktu ke waktu turut menjadi bahan pemantauan.
BPBD Kukar juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan musim kemarau dan kondisi iklim.
Informasi tersebut kemudian dikombinasikan dengan data hotspot dan laporan kejadian di lapangan untuk menentukan langkah antisipasi maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemkab Kukar memastikan pemantauan tetap dilakukan bersama seluruh unsur terkait. Pemerintah berharap deteksi titik panas dapat dilakukan sedini mungkin sehingga apabila berkembang menjadi firespot, penanganan dapat segera dilakukan. (faj/adv)
