Ruangfakta.com, TENGGARONG – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mempercepat pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditargetkan rampung pada Desember 2026. Penyempurnaan regulasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperkuat landasan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan kelima Raperda saat ini masih dalam pembahasan masing-masing Panitia Khusus (Pansus) bersama perangkat daerah terkait. Sebelum memasuki tahap finalisasi, DPRD menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).

Forum tersebut menjadi kesempatan untuk menguji substansi rancangan regulasi sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pihak agar aturan yang dihasilkan sesuai kebutuhan daerah.

“Konsultasi publik ini harapan kita bisa memberikan masukan, memberikan koreksi, dan berdiskusi dalam rangka penyempurnaan Raperda yang saat ini memang tinggal kita finalisasi,” ujar Ahmad Yani.

Lima regulasi yang tengah dibahas mencakup sejumlah sektor strategis. Di antaranya pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang.

Kemudian perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 terkait penyertaan modal pemerintah daerah berupa saham di PT Grha 165 Tbk ke PT Tunggang Parangan (Perseroda).

Selanjutnya, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.

Dua Raperda lainnya yakni Penyelenggaraan Urusan Perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Ahmad Yani menegaskan, pembahasan regulasi tersebut harus menghasilkan aturan yang benar-benar memberikan manfaat bagi daerah. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah peluang peningkatan PAD melalui kebijakan yang memiliki dasar hukum kuat.

“Kita pastikan bahwa perda tersebut sangat dibutuhkan oleh daerah dan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah,” tegasnya.

Setelah konsultasi publik, masing-masing Pansus akan menyempurnakan materi Raperda sebelum disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk proses fasilitasi. Tahapan tersebut mencakup koreksi dan perbaikan sebelum rancangan kembali dibahas bersama DPRD dan pemerintah daerah untuk ditetapkan.

DPRD Kukar berharap seluruh proses dapat diselesaikan pada Desember 2026 sehingga regulasi tersebut tidak berlarut-larut dalam pembahasan.

Selain substansi aturan, Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya aspek penegakan hukum setelah Perda disahkan. Untuk itu, DPRD melibatkan Kejaksaan Negeri Tenggarong dalam pembahasan, terutama berkaitan dengan perumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana.

Menurutnya, ketentuan sanksi harus dirumuskan secara cermat agar setiap pelanggaran terhadap aturan daerah memiliki landasan hukum yang jelas untuk ditindaklanjuti.

Satpol PP juga dilibatkan karena menjadi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penegakan Perda. Ahmad Yani mengingatkan, keberadaan regulasi tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak disertai pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran.

Ia menilai masih terdapat Perda yang sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya belum berjalan optimal. Kondisi tersebut berpotensi membuat pelanggaran terus terjadi tanpa penindakan yang semestinya.

“Setelah kita setujui dan kita sahkan, harus ada pengawalan. Jangan sampai banyak pelanggaran di sana-sini, tetapi tidak ada sanksi tegas, apalagi menyangkut penegakan hukumnya melalui Satpol PP,” katanya.

Karena itu, DPRD ingin memastikan kelima Raperda yang sedang dibahas nantinya tidak hanya selesai sebagai produk legislasi. Regulasi tersebut juga harus memiliki kejelasan dalam pelaksanaan, pengawasan, hingga penegakan sanksinya.

Dengan melibatkan unsur kejaksaan dan Satpol PP sejak pembahasan, Ahmad Yani berharap aturan yang dihasilkan lebih implementatif dan dapat dijalankan secara efektif di lapangan.(Red/Adv)