Ruangfakta.com, TENGGARONG – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penyelesaian persoalan Hak Guna Usaha (HGU) eks Kalpataru Grup yang selama ini menjadi persoalan pertanahan di sejumlah desa dan kecamatan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kejelasan status perizinan perusahaan tersebut. DPRD Kukar mendorong agar pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan ini, termasuk mengkaji langkah pencabutan izin apabila memang sudah tidak memiliki dasar perizinan yang berlaku.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan persoalan eks Kalpataru telah menyentuh kepentingan masyarakat di berbagai wilayah. Karena itu, diperlukan kejelasan mengenai status HGU dan pengelolaan lahan agar penyelesaiannya tidak terus berlarut.
“Kita memastikan bahwa ada penyelesaian terkait dengan HGU Kalpataru. Memang masyarakat kita, seluruh desa, seluruh kecamatan, memang ada problem Kalpataru di daerahnya masing-masing,” kata Ahmad Yani usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait Kamis (19/11/2026).
Dalam RDP tersebut, DPRD mempertemukan pihak kurator dan kuasa hukum yang berkaitan dengan aset kepailitan eks Kalpataru Grup. Pertemuan itu dilakukan untuk menggali informasi mengenai status hukum aset serta kemungkinan langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah.
Ahmad Yani menyebut, salah satu langkah strategis yang dibahas adalah mendorong pencabutan perizinan HGU. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diperjelas karena berkaitan dengan aktivitas perkebunan di atas lahan yang selama ini dipersoalkan masyarakat.
“Bagaimana caranya bisa diusulkan untuk dicabut, karena perizinannya sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan, kejelasan perizinan menjadi hal penting sebelum menentukan langkah lebih lanjut terhadap aktivitas perkebunan di kawasan tersebut.
“Ketika perizinan tidak ada berarti kan semua aktivitas perkebunan tidak boleh ada,” tegasnya.
DPRD Kukar berharap pembahasan bersama pihak terkait dapat menjadi langkah awal untuk memperjelas status HGU eks Kalpataru. Dengan demikian, penyelesaian persoalan lahan dapat dilakukan berdasarkan kejelasan administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.(Red/Adv)
